Koin Keadilan buat Prita

Koin Keadilan Prita

Ketika para penegak hukum dan peguasa tidak juga menunjukkan keberpihakannya kepada Prita Mulyasari, seorang ibu rumahtangga yang lemah beranak dua orang balita, membiarkannya mendekam dipenjara selama 21 hari karena tuntutan UU ITE pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara, dan ketika pengadilan pidana belum juga menyatakan Prita bersalah, pengadilan perdata ditingkat Pengadilan Tinggi sudah terlebih dahulu menghukum Prita dengan denda sebesar Rp 204 juta.

Masyarakat awam melihatnya sebagai sebuah tindakan sewenang-wenang yang melebihi kewajaran, maka hasilnya secara serempak dan sukarela masyarakat awam dari semua golongan bersatu dan bahu-membahu untuk memberikan dukungan moral dan material kepada Prita Mulyasari, baik itu melalui dunia maya, khususnya Facebook, maupun dalam dunia nyata melalui protes-protes yang luas.

Akhirnya satu per satu muncul dukungan mulai dari mantan Menteri Perindustrian, Ibu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Demokrat, Partai Golkar, organisasi sosial dan kemasyarakatan, rakyat biasa, anak-anak sekolah dan mahasiswa, yang memberikan sumbangan material berupa uang tunai maupun koin-koin yang akhirnya terkumpul sejumlah lebih dari Rp 850 juta.

Ini adalah koin keadilan buat Prita dan rakyat yang lemah lainnya sebagai bentuk kepedulian yang nyata dan agar para penegak hukum dan penguasa mau menegakkan keadilan buat mereka-mereka yang lemah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi bangsa ini untuk lebih memperhatikan nasib rakyat kecil yang tidak berdaya.

Delegasi Dagang Swedia selenggarakan “Indonesia-Sweden Telecom Knowledge Sharing”

Delegasi Perdagangan Swedia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi swedia, Dr. Ms. Marianne Treschow menyelenggarakan acara pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Swedia yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Swedia di Indonesia di Hotel Mandarin, Jakarta pada hari Selasa, 15 Desember 2009.

Kata pengantar acara diberikan oleh Duta Besar Swedia di Indonesia, Mrs. Ewa Polano.

Dari Indonesia hadir Bapak TifatulSembiring, Menteri KOMINFO R.I. yang memberikan Keynote Speech sebagai pembukaan.

Setelah itu ada sambutan dari Dirjen Postel Swedia, Dr. Ms. Marianne Treschow, presentasi dari CIO PT TELKOM Bapak Indra Utoyo, presentasi dari Ericsson selaku sponsor dan presentasi dari Dirut TELKOMSEL bapak Sarwoto Atmosutarno.

Dari Swedia juga hadir 3 perusahaan kontent dari Swedia yang menawarkan konten Mobile Learning System, dan softwarePopCtcher untuk merekam lagu-lagu melalui handphone.

Terlampir Slideshow acara tersebut:
Knowledge Sharing Indonesia-sweden

Pasar VoIP tumbuh 10% pada Kwartal Q3/2009

The IP telephony market grew 10 percent in the third quarter, thanks to service providers investing in such infrastructure projects as VOIP for businesses, according to a report from Dell’Oro Group. At the same time, the market for high-speed server connectivity also grew in the quarter, due in large part to the blade server market, Dell’Oro said.

The IP telephony space grew almost 10 percent in the third quarter, driven in part by investments service providers have made in their infrastructure, according to market research firm Dell’Oro Group.

The market grew to $782 million in the quarter as the service providers invested in such offerings as VOIP (voice-over IP) for businesses, Dell’Oro said in a report Dec. 8.

“Business VOIP remains a hot area,” Dell’Oro Vice President Greg Collins said in a statement. “Enterprises as well as small and medium [sized] businesses increasingly embrace IP Centrex, unified communications and IP business trunks (or SIP trunks), and investment in equipment to support these services offers service providers attractive near-term returns.”

In particular, Acme Packet and Huawei both benefitted, with each posting double-digit revenue gains.

Dell’Oro’s VOIP report came a day after the research firm said that high-speed server network connectivity also is growing strongly.

In particular, combined 10 Gigabit Ethernet network adapter and LAN-on-motherboard port shipments doubled in the third quarter over the second.

Meanwhile, 8GB Fibre Channel HBA (host bus adapter) port shipments saw a similar increase.

Driving this increase were blade servers, according to Seamus Crehan, a Dell’Oro vice president.

“This class of server, which generally has been growing faster than the overall server market, has seen quicker adoption of high-speed network connectivity,” Crehan said in a statement. “This is, in part, due to 10GB Ethernet and 8GB Fibre Channel having much lower prices for blade servers than for standalone servers.”

The primary beneficiaries of the 10GbE growth were Intel and Broadcom, while Emulex and QLogic benefitted from the 8GB Fibre Channel growth.

Pacnet akan membangun SKKL SO India-Asia

Pacnet has announced plans to construct a $150 million cable system linking India with Asia, with the eventual goal of offering pan-Indian telecom services.

The West Asia Crossing (WAC) cable will connect Chennai, India with Singapore and Malaysia, and should be ready for service by early 2012, Pacnet said.

It will have an initial design capacity of 6-8 Tbps, and be built to accommodate for the option of extending connectivity into Bangladesh and Sri Lanka, or adding more links into India. The WAC will also interconnect with Pacnet’s existing EAC-C2C cable system to India.

Pacnet CEO Bill Barney said the company was planning to construct the WAC based on the approach taken for the Unity cable system, which landed in Japan last month.

Each partner in the Unity venture is able to operate independently, but is still benefiting from economies of scale, Barney said.

“[But] while we are already in talks with potential partners for WAC, we are also considering fully funding the entire project,” he added.

Pacnet is already in talks with subsea cable suppliers, and should award a contract in early 2010.

The company has meanwhile applied to Indian regulators for both NLD and ILD licenses, and has been told their application has been successful. Pacnet has since begun planning for a new PoP in Chennai to serve as an international gateway.

Construction should be complete by Q3 2010, by which time the operator will launch Ethernet international private line, IP VPN and other managed services in India.

Presiden SBY akan resmikan Pembangunan Palapa Ring dan Desa Berdering

(Jakarta, 28 November 2009). Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 November 2009 menurut rencana akan meresmikan awal dimulainya pembangunan fisik program penggelaran fiber optik yang akan menghubungkan Mataram hingga Kupang.  Pembangunan Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Telkom, sehingga penyelenggara telekomunikasi ini diharapkan akan  membangun segmen fiber optic darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) sektor ini  yang direncanakan akan dapat diselesaikan pada akhir bulan November 2010 (yang dilewati adalah Mataram – Kawinda Nae = 292,3 km; Kawinda Nae – Raba = 142,5 km; Raba – Waingapu = 307,5 km; Waingapu – Ende = 210,1 km; dan Ende – Kupang = 285,4 km).

Peresmian ini akan berlangsung di Istana Negara, yang dengan fasilitas video conference akan menghubungkan Presiden RI dengan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring  dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi. Peresmian akan diawali dengan laporan pengantar dari Gubernur NTB, Menteri Kominfo dan Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah ini serta kemudian dilanjutkan sambutan dan peresmian oleh Presiden RI. Di Istana Negara diharapkan acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri, pimpinan Komisi 1 DPR-RI, para pejabat terkait dari berbagai instansi pemerintah, Komisaris dan Direksi PT Telkom dan PT Telkomsel,  para anggota Konsorsium Palapa Ring (PT Telkom, PT Indosat dan PT Bakrie Telcom), beberapa pejabat Departemen Kominfo dan sejumlah wartawan dari berbagai media massa.   Pada saat yang bersamaan, Presiden RI juga akan meresmikan mulai beroperasinya  program telefon berdering (yang lebih dikenal dengan program USO). Program ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk segera memperkecil kesenjangan informasi (digital divide), sehingga nantinya diharapkan dalam waktu dekat ini sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia pada akhir Januari 2009 atau sebanyak 31.824 desa pada akhir tahun 2010.

Momentum peresmian Palapa Ring dan mulai beroperasinya telefon berdering ini demikian strategisnya, karena kedua program tersebut termasuk target utama capaian program 100 hari Menteri Kominfo, dalam hal mana Menteri Kominfo memang sengaja memilih beberapa capaian program 100 hari yang memiliki nilai strategis, konkret, realistis dan konstruktif bagi kepentingan terwujudnya komunikasi yang lancar dan informasi yang benar untuk menjangkau seluruh pelosok  Indonesia dan bahkan terkoneksi secara global. Selain dua program strategis tersebut, terdapat pula sejumlah proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya.  Beberapa proyek pembangunan yang pendanaannya oleh PT Telkom tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek (US $)	Kapasitas Terpasang	Panjang / Lokasi	Jadwal Penyelesaian
1.	Backbone fiber optic Sulawesi – Kalimantan: Makassar – Pare Pare – Palopo – Palu. Palu – Gorontalo – Manado. Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Sengata	34 Juta	20 Gbps	5.445 km	19 Januari 2008 s/d. 27 Agustus 2009
2.	Backbone fiber optic Sumatera (Padang – Bengkulu)	4,3 Juta	20 Gbps	914 km	18 Januari 2008 – 4 April 2009
3.	Jaringan Transport IP
	- IP Core	8 Juta	140 Gbps	14 lokasi	4 Januari 2008 s/d. 1 Agustus 2009
	- Metro E	45 Juta	2,5 Gbps	912 lokasi	1 Januari 2008 s/d. 10 November 2009
	- Soft Switch	15,8 Juta	580.000 SSL	12 lokasi	5 Desember 2008 s/d. 1 Desember 2009
4.	Backbone fiber optic BSCS (Batam Singapore Cable System).	22 Juta	40 Gbps	62 km	3 Maret 2008 s/d. 1 Juni 2009
5.	Kapasitas 40 Gbps milik PT Telkom di Konsorsium AAG (Asia-America Gateway)	40 Juta	40 Gbps	10.000 km	27 April 2007 s/d. 26 Oktober 2009

Sebagai catatan: untuk Palapa Ring dibutuhkan dana sebesar 52 juta US$ dengan kapasitas terpasang sebesar 40 Gbps dan panjangnya 1.041 km laut.

Acara ini merupakan suatu momentum bersejarah dalam penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia, dimana impian masyarakat Indonesia yang bertempat-tinggal di kawasan Indonesia Bagian Timur dalam waktu dekat ini diharapkan dapat segera lebih baik dalam menikmati berbagai layanan telekomunikasi dengan kecepatan kecepatan tinggi dan memperoleh akses telekomunikasi secara lengkap yang ditandai dengan dimulainya  program pembangunan  Palapa Ring. Penamaan Palapa dalam program pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini adalah sebagai salah satu wujud apreasiasi konkret pemerintah bersama terhadap momentum sejarah atas komitmen politik Sumpah Palapa oleh Maha Patih Gajah Mada yang pernah diucapkan beberapa abad yang lalu bagi cita-cita kesatuan dan persatuan Nusantara pada saat itu. Apresiasi konkret ini berusaha diwujudkan bersama beberapa  peyelenggara telekomunikasi tertentu yang tergabung dalam    Konsorsium Palapa Ring, agar supaya antar daerah di Indonesia Bagian Timur yang terpisah jarak ribuan kilometer bisa saling terhubung melalui jaringan backbone serat optik pita lebar kecepatan tinggi.

Palapa Ring ini merupakan suatu program pembangunan jaringan serat optik nasional, yang akan menjangkau 33 ibukota propinsi dan 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi yang membutuhkan transfer data dalam kecepatan tinggi / pita lebar.  Jaringan ini akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia Bagian Barat. Program Palapa Ring ini juga merupakan salah satu dari 7 flagship program yang telah ditetapkan oleh Dewan Teknologi  Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) yang dibentuk dan diketuai oleh Presiden RI melalui Surat Keputusan Presiden RI No 20 Tahun 2006.

Sebagai informasi, Palapa Ring ini diawali melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Konsorsium Palapa Ring tanggal 25 Mei 2007 di Jakarta dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Konsorsium pada tanggal 10 November 2007 di Surabaya. Para anggota Konsorsium Palapa Ring ini  pada awalnya terdiri dari 7 perusahaan, umumnya adalah penyelenggara telekomunikasi, dan kini dalam postur yang lebih efisien dan efektif tinggal 3 penyelenggara telekomunikasi, yaitu  PT Telkom, PT Indosat dan PT Bakrie Telecom. Satu lagi 1 penyelenggara telekomunikasi yang tergabung dalam konsorsium, namun untuk sementara off terlebih dahulu dan akan bergabung kembali setelah konsolidasi internal perusahaan memungkinkan, yaitu PT Excelcomindo Pratama. Sedangkan untuk sektor utara Indonesia Bagian Timur akan dibangun oleh  Konsorsium Palapa Ring dengan membangun segmen segmen fiber optic darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) pada awal tahun 2011 dari Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Kendari hingga Makassar (yang dilewati adalah Manado – Bitung = 58 km ; Bitung – Ternate = 303,3 km; Ternate – Sorong = 658,5 km; Sorong – Ambon = 722,8 km; Ambon – Kendari = 778,5 km; dan Kendari – Kolaka = 192 km, Kolaka – Watampone = 156,3 km, Watampone – Bulukumba = 157 km dan Bulukumba – Makassar = 194 km. (sumber: Depkoinfo)

Kickoff Start Palapa Ring dimulai TELKOM tanggal 30 Nov 09

Jakarta – Pembangunan kabel serat optik bawah laut sepanjang 1.041 kilometer di rute Mataram-Kupang, Manado-Sorong, dan Fakfak-Makassar, yang menjadi tahap pertama kick off Palapa Ring, memakan investasi Rp 500 miliar.

Investasi itu digelontorkan Telkom melalui proyek yang dinamakan Mataram-Kupang Cable System. Untuk pembangunannya yang akan dimulai pada 30 November 2009 mendatang, Telkom telah menunjuk vendor penyedia jaringan Huawei Marine.

“Kami menginvestasikan dana Rp 500 miliar untuk membangun backbone tersebut. Penyedia jaringan yang ditunjuk adalah Huawei Marine,” ungkap Chief Operating Officer Telkom, Ermady Dahlan, di Jakarta, Rabu (18/11/2009)

Upaya Telkom memperkuat backbone tak lain didorong oleh transformasi bisnis layanan yang dikembangkan perusahaan. Bila pada masa lalu layanan Telkom lebih banyak berbasis suara, maka dewasa ini telah berubah menjadi Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME).

Oleh Telkom, perubahan itu disebut New Wave. “Wilayah timur Indonesia tentu juga ingin menikmati juga New Wave ini,” tukas Ermady.

New Wave yang dimaksud adalah lini bisnis di luar telekomunikasi dasar berbasis seluler atau kabel. Bisnis ini identik dengan penggunaan internet dan solusi teknologi informasi.

Pada 2008 lalu, bisnis New Wave Telkom tumbuh 51%. Sedangkan sumbangan terhadap total revenue meningkat menjadi 8,9% pada kuartal ketiga 2009 dibandingkan pada periode sama 2008 yang hanya 6,3 %.

( rou / rou – detik.com)

Satelit Protostar I akan dibeli oleh INTELSAT dan diganti Namanya menjadi INTELSAT-25

Organisasi Satelit Internasional INTELSAT telah memenankan lelang penjualan Satelit Protostar-I dimana pemilik lamanya, ProtoStar Ltd telah dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Amerika Serikat. Harga pembelian secara tunai yang disetujui adalah US$ 210 juta, yang akan diselesaikan dalam waktu 30-hari mendatang, setelah disetujui oleh Pengadilan AS di Delaware.

Perusahaan ProtoStar Ltd dibentuk pada tahun 2005 di Bermuda, Kepulauan Bahama. Satelit Protostar-I diluncurkan pada bulan Juli 2008 dan masih memiliki umur selama 16-tahun dan dikhususkan untuk layanan pemancaran Siaran TV langsung ke Rumah (Direct-to-Home, DTH) untuk wilayah Asia.

Satelit milik ProtoStar Ltd lainnya, yaitu Protostar-II yang diluncurkan pada bulan Juli 2009 yang lalu, dimana rencananya akan dipakai untuk Siaran TV ke Rumah di wilayah Indonesia oleh INDOVISION pada pita 2,5 GHz, masih belum ada kepastian pembelinya. Satelit itu juga memiliki pemancar pada pita Ku (11/14 GHz) yang cakupannya mengganggu pita frekwensi yang sama di wilayah Eropa.

————————————————–0——————————————–

Oct 30 (Reuters) – Fixed satellite services provider Intelsat Ltd said it was selected as the successful bidder at a bankruptcy auction for the ProtoStar 1 satellite with an all cash offer of $210 million.

Intelsat said the deal, which is subject to certain regulatory and bankruptcy court approvals, is expected to close within the next 30 days.

Bermuda-based ProtoStar Ltd filed for bankruptcy protection along with its five affiliates in July and said it was looking to sell its satellites through a court-supervised auction.

ProtoStar was formed in 2005 to launch and operate high-power geostationary satellites to lease capacity to Asian direct-to-home (DTH) satellite television and broadband service providers.

Upon conclusion of the deal, ProtoStar 1, built by Space Systems Loral, will be re-named Intelsat 25. Launched in July 2008, the satellite is expected to have a 16-year life span.

The case is In re: ProtoStar Satellite Systems Inc, U.S. Bankruptcy Court, District of Delaware (Delaware), No.09-12658. (Reporting by Santosh Nadgir in Bangalore; Editing by Gopakumar Warrier)

Tender Internet Pedesaan Desa Pinter: 19 PJI lolos Prakwalifikasi dan Penggunaan Open Source Software

JAKARTA: Enam dari 25 penyelenggara jasa Internet (PJI) dinyatakan tidak lolos prakualifikasi proyek Internet perdesaan Desa Pinter.

“Mereka tidak lulus seleksi dokumen,” ujar Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi Depkominfo, kepada Bisnis kemarin.

Keenam perusahaan itu adalah PT Cyber Network Indonesia (Mitra), PT Inet Global Indo, PT Nettocyber Indonesia, PT Sejahtera Globalindo, PT Total Info Kharisma, dan PT Core Mediatech.

Gatoto menambahkan ada tiga perusahaan yang dikurangi jumlah paket incarannya karena tidak lulus di paket wilayah tertentu.

“Seperti PT Indointernet yang semula berencana menawar di semua paket berkurang menjadi enam paket saja,” katanya.

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) melalui Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) Ditjen Postel membagi pengerjaan proyek Desa Pinter dari dana Universal Service Obligation (USO) menjadi 11 paket pekerjaan.

Ada tiga paket favorit peserta, yaitu paket 4 Jawa Barat dan Banten dengan pagu anggaran tahun pertama Rp41,5 miliar, paket 5 Jawa Tengan dan Yogyakarta dengan pagu senilai Rp35,6 miliar, serta paket 7 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan pagu senilai Rp27,9 miliar.

Sebanyak enam perusahaan dinyatakan tidak lulus mengikuti paket 4, sementara empat perusahaan tidak lulus prakualifikasi di paket 5 dan paket 7.

PT Telkomsel dan PT Indonesia Comnet Plus, yang mendaftarkan diri juga sebagai calon peserta, diketahui telah memenangi hak kontrak sebagai penyedia program USO untuk akses telekomunikasi bagi 31.824 desa atau disebut Desa Berdering. Kedua perusahaan tersebut dinyatakan lulus prakualifikasi di seluruh paket.

Penggunaan Software Sumber Terbuka (Open Source)

Terkait dengan spesifikasi terminal komputer pada proyek Desa Pinter, Depkominfo tidak mewajibkan para pemenang tender untuk menggunakan peranti komputer dengan kandungan konten lokal dan berbasis sistem operasi open source.

Gatot menjelaskan dalam aturan mengenai tender menggunakan dana universal service obligation (USO) yang ditetapkan tidak ada kewajiban tersebut, pengadaan perangkat operasional bergantung pada pemenang tender di setiap paket.

“Kami mewajibkan pemenang menyediakan komputer lengkap minimal satu unit di setiap desa ibu kota kecamatan, tetapi dari siapa vendor dan bagaimana sistem pengadaannya diserahkan kepada pemenang tender,” ujarnya.

Dia menjelaskan besar kemungkinan merek komputer maupun peranti lunak yang ada di dalamnya setiap paket berbeda. Selain itu, para pemenang juga bisa mengadakan peralatan tersebut menggunakan sistem tender atau penunjukan langsung.

Hal ini sedikit bertentangan dengan pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring dalam acara Global Conference Open Source (GCOS) di Jakarta pekan lalu yang berjanji mendorong penggunaan open source di masyarakat. (fita.indah@bisnis.co.id)

Namun dari hasil pembicaraan kami dengan Bapak Santoso Serad, Kepala BTIP Ditjen POSTEL, dijelaskan oleh beliau bahwa untuk pengadaan haedware Komputer diperlukan jaminan dari fabrikan/vendor serta jaminan pemeliharaan selama 4-tahun, sedangkan untuk pengadaan Perangkat Lunak, maka diperlukan Perangkat Lunak yang LEGAL dan support dari Distributor Software serta jaminan pemeliharaan selama 4-tahun.

Menurut pemahaman kami, maka tiap Peserta Tender diperbolehkan untuk menggunakan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (Open Source) sebab perangkat lunak jenis ini sudah dikenal sebagai Perangkat Lunak LEGAL berlisensi GPL (General Public License). Distributor atau Distro Perangkat Lunak Sumber Terbuka sudah banyak terdapat di Indonesia yang dibuat oleh anak-anak Bangsa, seperti IGOS Nusantara yang berbasis Distro Fedora dan dikemas kembali oleh Tim Kemetrian Negara  RISTEK, Distro turunan dari Ubuntu yang dikemas oleh para ahli software Indonesia dengan merek Blankon dan Ki Hajar, Distro turunan dari Mandriva dengan merek PC Linux OS dan PC Linux OS-3D (tampilan Desktop 3 Dimensi) yang berbahasa Indonesia dan dijamin BEBAS VIRUS!

Kesimpulannya, para Peserta Tender Internet Pedesaan Desa Pinter akan mendapatkan keunggulan kompetitif bilamana mereka memakai Distro Open Source buatan anak-anak Bangsa tersebut diatas karena mendapat support penuh dan dukungan pemeliharaan yang tak terbatas waktunya, sebab mereka semuanya berdomisil di Indonesia. Keuntungan lainnya adalah terbebas dari gangguan Virus yang biasa menyebar di Sistem Operasi Microsoft Windows, berbahasa Indonesia, tampilan Desktop yang bisa 3 Dimensi (bila dikehendaki), biaya yang kompetitif serta yang lebih penting lagi adalah tidak adanya DEVISA Nasional yang bocor ke Luar Negeri.

Kami harapkan pihat Depkominfo/Ditjen Postel/BTIP bersedia untuk mendukung kesimpulan kami tersebut diatas, sehingga para peserta Tender Internet Pedesaan Desa Pinter mendapat kepastian hukum untuk mengajukan proposal dengan menggunaan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (Open Source).

Debat TV-One: Roy Suryo vs Syamsu Anwar (Pengacara Prita)

Berikut ini adalah laporan pandangan mata Debat TV-One pada hari Rabu 14 Oktober 2009 antara Roy Suryo (RS- Saksi Ahli Telematika) dan Syamsu Anwar (SA-Pengacara Prita Mulyasari) agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat diselesaikan dengan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia sbb:

1.  Tentang Alat Bukti yang diajukan Jaksa, yaitu fotocopy surat elektronik yang disebar-luaskan oleh kawan2 Prita:

RS: Alat bukti itu syah, sebab isinya sama dengan isi email awal yg dikirim oleh Prita
SA (Pengacara Prita): Alat bukti itu tidak syah, sebab bukan dikirim oleh Prita, melainkan disebarkan oleh kawan2 Prita. Alat bukti itu berbeda dengan e-mail asli Prita, sebab sudah melalui proses forwarding dan bisa saja ada editing saat dikirim. Alat bukti itu adalah barang yang bukan milik Prita.

2.  Tentang sudah atau belum berlakunya UU ITE No. 11/2008:
RS: Sudah berlaku syah sejak diundangkannya UU ini (Pasal 54 ayat 1).
SA: Belum berlaku syah, sebab masih belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjabarkan definisi-definisi dan rumusn2 yang ada dalam UU itu. Contohnya, belum ada definisi dan rumusan dari istilah2 yang ada di Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 tentang: “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik”, sebab memang Peraturan Pemerintah tentang hal ini belum dibuat.

3.  Tentang Kepakaran Telematika Roy Suryo:
RS: Pernah menjadi pembicara Telematika di Forum PBB dan saat ini sebagai Anggota Tim Ahli Telematika Presiden SBY
SA: sudah tahu siapa Roy Suryo

4.  Tentang perbuatan sengaja dari Prita:
RS: Email itu dikirim secara sengaja oleh Prita, sebab penerimanya lebih dari satu orang (20 kawan2nya). Kalau dikirim ke satu atau dua orang, OK, boleh dibilang tidak sengaja. Lagi pula isi email menyebut bahwa mudah2an dibaca oleh Manajemen RS Omni. Mengapa tidak langsung saja dikirim ke Manajemen RS OMNI?
SA: Tidak ada dalam UU ITE disebutkan bahwa seseorang dilarang mengirim email ke lebih dari satu atau dua orang. Lebih dari seribu penerimapun tidak dilarang. Belum ada rumusan definisi istilah “sengaja”, “penyebaran” atau “distribusi” dari suatu email, sebab memang PP-nya belum dibuat. Saksi Ahli Telematika tidak perlu mengomentari tentang isi e-mail Prita, sebab itu merupakan jatah pakar Bahasa Indonesia. Jangan mencampuradukkan hal-hal yang belum pasti (kemungkinan, perkiraan).

5.  Tentang kesaksian RS yang terlihat memojokkan Prita:
RS: Saya membela kepentingan Negara dan membela UU ITE sebab ikut serta dalam penyusunannya.
SA: Sebagai Pengacara, juga punya prinsip membela kepentingan bangsa dan Negara.

Pada kesempatan itu Roy Suryo mengklarifikasi bahwa dirinya tidak menyodor-nyodorkan diri untuk jadi saksi ahli, tetapi memang ada surat permintaan dari Jaksa.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang kita cintai. Silahkan diberikan tanggapan atau saran-saran yang positif bagi kemajuan bangsa.

Perlukah lisensi SLI ditambah lagi?

Ada berita bahwa Ditjen Postel bulan depan akan menyelenggarakan Tender untuk penambahan satu lagi Penjelenggara Jasa SLI di Indonesia, yang saat ini sudah ada 3 Operator Penyelenggara SLI, yaitu PT TELKOM (007), PT INDOSAT (001 dan 008) dan PT Bakrie Telccom (009), sehingga nantinya akan ada 4 Penyelenggara Jasa SLI.

Selain dari SLI, saat ini ada juga layanan jasa VoIP internasional yang diselenggarakan oleh PT TELKOM (01017), PT INDOSAT (01018), XL Jimat (0100) dan Bakrie Telecom (01019).

Kode akses SLI yang 4-digit ini masih mengacu kepada Fundamental Technical Plan yang lama, sebab Blue Print Telematika baru yang disesuaikan dengan Era Konvergensi Jaringan dan Layana Jasa dengan Numbering Plan baru berbasiskan IP masih belum ada.

Penambahan jumlah Operator SLI memang akan menguntungkan pelanggan layanan jasa. Namun dampak penambahan ini tentu akan mengurangi pendapatan SLI para operator SLI lama, sebab akan muncul pesaing baru, yang mungkin saja akan pasan tarif yang jauh lebih murah untuk menarik pelanggan baru dan perpindahan pelanggan SLI lama. Selain dari itu, penambahan Operator SLI baru akan menambah pundipundi Pemerintah dengan pembayaran biaya lisensi baru itu.

Silahkan ditanggapi.