Regulator Inggris naikkan Daya Pancar BTS 3G 4xlipat untuk perluas jangkauan

Regulator Telekomunikasi Inggris, Ofcom merencanakan untuk memperluas jangkauan jaringan 3G dengan menaikkan daya pancar BTS-nya 4x lipat atau menjadi 68 dBm dari sebelumnya yang sebesar 62 dBm.

Dampak dari kenaikan daya pancar ini adalah akan menimbulkan gangguan penerimaan pada perangkat-perangkat yang menggunakan frekwensi yang sama atau sangat berdekatan, seperti perangkan Wireles Camera, atau penerima satelit, dan juga kemungkinan kerusakan beberapa sel otak.

Namun Ofcom akan menetapkan kebijakan baru ini, walaupun akan memberikan dampak gangguan perangkat lainnya, karena penggunaan Wireless Camera ini masih terbatas di Inggris.

Alasan lain dari Regulator Inggris ini adalah contoh regulasi di Finland, Swedia, Jerman dan Prancis yang tidak menetapkan batas atas daya pancar BTS, namun ternyata tidak ada masalah yang penting.

Bagaimanakah bila daya pancar BTS di Indonesia juga dinaikkan. Tentu akan banyak masyarakat dan operator yang mendapat keuntungan, yaitu muta layanan 3G yang lebih baik di mata pelanggan, dan keuntungan yang meningkan yang akan dinikmati oleg para Operator.

Berikut rincian beritanya:

Ofcom is considering allowing UK’s mobile operators to quadruple the power of their 3G transmissions, to improve coverage and maybe roast a few more brain cells.

The request came from Vodafone, but when Ofcom consulted the other operators they all wanted in, so now the regulator has published a consultation (pdf) with plans to increase the permitted broadcast power almost four times (from 62 to 68 on the logarithmic dBm scale).

That’s more than Vodafone, or anyone else, has asked for – existing kit can only kick out around 65dBm. But Ofcom doesn’t want to be back here in a year when new kit comes out, so proposes setting the level higher. The regulator also notes that in some countries; notably Finland, Sweden, Germany and France, there are no limits at all, yet everyone seems to survive OK.

The main problem with upping the power is interfering with the neighbours, as some signal bleeding is inevitable. For 3G this means wireless cameras used by the Program Making & Special Events (PMSE) crowd on one side, and the Complementary Ground Component needed for satellite broadcast of mobile TV services on the other.

Given that there aren’t any mobile satellite TV services yet, Ofcom deals with that by agreeing that, should anyone decide to build a mobile satellite broadcasting network, they too will be allowed to broadcast at 68dBm.

The PMSE crowd are used to getting a kicking from Ofcom, and this time the regulator reckons wireless cameras already suffer so much interference from 3G that this won’t make much of a difference – noting that professionals already have to avoid specific bands when near a base station, so they’ll just have to do the same from a little further away once the increased power is permitted.

Ofcom points out that technology has improved since the 3G licences were flogged off, enabling higher-power transmission without greater interference leaking into neighbouring bands. Indeed, the regulator makes the point that limits on out-of-band signals aren’t being changed, and increasing the power will certainly enhance in-building penetration.

The decision hasn’t yet been made though, and Ofcom is inviting responses, from “stakeholders”, until the 19th of March. (sumber: The Register, UK)

BRTI tolak Menara Telekomunikasi milik Asing

Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memberikan pernyataan tegas: investor asing tidak boleh masuk ke bisnis menara telekomunikasi.

“BRTI menolak,” singkat Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI, Heru Sutadi, kepada detikINET, di Jakarta, Rabu (20/1/2010).

Pernyataan sikap regulator telekomunikasi ini ditunjukkan untuk mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menutup pintu masuk untuk investor asing di sektor menara.

Namun belakangan tersiar kabar, sejumlah menteri di bidang ekonomi ingin sektor usaha menara telekomunikasi kembali dibuka untuk penanaman modal asing melalui revisi Peraturan Presiden No. 111/2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Revisi Perpres tentang DNI kabarnya akan rampung dalam satu-dua bulan lagi setelah melalui tahap finalisasi Januari ini. Sebelum Perpres selesai direvisi, BRTI kembali mengingatkan alasan penolakannya.

“Dalam Peraturan Menkominfo No. 2/2008 dan peraturan bersama tiga menteri dan Kepala BKPM disebutkan bahwa penyedia menara dan kontraktor menara harus perusahaan nasional,” ujar Heru.

Meski demikian, lanjut dia, asing tetap bisa masuk di sektor menara melalui operator telekomunikasi yang juga boleh memiliki dan berbisnis menara.

“Kita harus punya keberpihakan. Masak semua asing. Tower kan tidak perlu teknologi tinggi. Jangan sampai kita terlalu liberal. Lama-lama kita kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa,” pungkas Heru.
( rou / faw – detik.com)

Dengan Teknologi WiMAX 802.16e Indonesia lebih siap hadapi ACFTA

Jakarta – Sejumlah vendor lokal masih keukeuh dan berharap pemerintah melunak sehingga memilih standar perangkat WiMax 802.16e. Bahkan sesuai dengan kondisi terkini, standar tersebut dinilai lebih cocok menghadapi Free Trade Agreement ASEAN-China ketimbang seri 16d.

Sylvia Sumarlin, Ketua WiMax Forum Indonesia mengatakan, pemerintah sebenarnya memiliki niat mulia untuk penerapan teknologi WiMax. Yaitu, ingin Indonesia tak cuma jadi penikmat teknologi asing, namun juga sebagai produsen perangkat dan mampu menjualnya ke negara lain.

Namun dalam perjalanannya, lanjut Sylvia, perkembangan perangkat WiMax telah berevolusi dari seri ‘d’ ke ‘e’, dan sudah banyak negara lain yang mengadopsi seri terbaru ini.

“Nah, sekarang kalau manufaktur kita semuanya dipaksa untuk memproduksi perangkat 16d, produk kita tidak bakal diterima di luar. Akhirnya manufaktur yang berpikir maju membuat standar e, yang tetap memenuhi syarat TKDN pemerintah,” lanjut mantan Ketua APJII ini.

Pemerintah pun dinilai lupa kalau Indonesia kaya akan bahan baku, materi dan memiliki sumber daya manusia yang lihai sehingga cukup membuat negara lain seperti China deg-degan.

“Kalau pemerintah tegas, asing juga bisa dipaksa memenuhi TKDN dan mempekerjakan orang-orang Indonesia. Industri juga gak cuma mau untung saja kok, tapi survive untuk bisa hidup. FTA Asean-China juga jangan dilihat sebagai ancaman, harusnya dilihat sebagai peluang. Seperti berlian, dia menunggu untuk diasah,” pungkasnya.

Sylvia boleh saja terus menjaga asanya. Pun demikian, pemerintah sepertinya juga masih berpegang teguh dengan keyakinannya dan menganggap perangkat WiMax 16d sebagai pilihan terbaik untuk Indonesia. ( ash / faw )

Google blokir aplikasi Android yang bahayakan keamanan pelanggan

Dalam upaya untuk menghindari munculnya berbagai aplikasi Google Android yang dikembangkan oleh pengembang independen pada Pasar Android yang dapat merugikan keamanan para pelanggan, maka Google telah memblokir serangkaian aplikasi2 baru yang mencurigakan, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh pengembang dengan kode 09Droid.

Pengembang ini memakai brand institusi perbankan yang terkenal, seperti Chase, Sun Trust dan Bank of America, namun tanpa izin dari institusi perbankan tersebut. Kasus ini mirip dengan kasus penggunaan nama Bank BCA untuk menjebak para pelanggan untuk membuka rahasia account mereka agar rekening mereka dapat dibobol, seperti yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu.

Google bertindak cukup sigap, sebelum para pengembang yang mencurigakan itu dapat melakukan kejahatan untuk membobol rekening para nasabah Android, maka pengembang2 yang mencurigakan tersebut langsung diblokir karena melanggar aturan Google untuk para pengembang aplikasi independen.

Referensi:KLIK DISINI

Siaran Pers Depkominfo Akhir Tahun 2009

(Jakarta, 29 Desember 2009). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring beserta beberapa pejabat Eselon I dan II Departemen Kominfo pada tanggal 29 Desember 2009 telah mengadakan jumpa pers akhir tahun 2009. Jumpa pers akhir tahun seperti ini sangat lazim dilakukan oleh Departemen Kominfo (dan munkin juga dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah lainnya pada minggu-minggu yang sama ini), sebagaimana hal serupa juga pernah terjadi pada tanggal 30 Desember 2009 yang juga dilakukan oleh Menteri Kominfo Mohammad Nuh saat itu. Hanya saja, jumpa pers kali ini terasa lebih khusus, karena merupakan saat yang tepat untuk juga menyampaikan tingkat kemajuan ataupun kendala dalam merealisasikan program 100 hari Departemen Kominfo terhitung sejak Tifatul Sembiring dilantik sebagai Menteri Kominfo pada tanggal 22 Oktober 2009 dan pada tanggal yang sama itu pula telah berlangsung serah terima jabatan dari Mohammad Nuh kepada Tifatul Sembiring. Karena bagaimanapun juga, masyarakat umum tentu ingin mengetahui sampai seberapa jauh tingkat capaian dari program 100 hari yang tentu akan menjadi sorotan publik, di samping sejumlah program pembangunan strategis lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Paparan jumpa pers ini diawali dengan tingkat capaian Departemen Kominfo dalam memfasilitasi penarikan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang langsung disetorkan ke kas negara. Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBNP Yang Berlaku Pada Departemen Kominfo (sebagai pengganti PP No. 28 Tahun 2005), maka data PNBP Departemen Kominfo untuk tahun 2009 ini menunjukkan angka yang sangat signifikan, yaitu dari target yang harus diraih sebesar Rp 7.269.410.647.000,-, pada kenyataan target tersebut telah dapat dicapai melebihi, karena sampai dengan pertengahan November 2009 saja telah tercapai sebesar Rp 9.228.872.889.096,05 atau tingkat pencapaiannya adalah sebesar 126,95%. Sebagai gambaran, untuk tahun 2008, targetnya sebesar Rp 6.505.216.359.000,- dan yang tercapai adalah sebesar Rp 7.706.575.888.521,- atau sebesar 118,47%. Realisasi PNBP tersebut untuk tahun 2009 (dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya) dodimonasi oleh perolehan dari PNBP dari penyelenggaraan Postel, kemudian disusul dari penyelenggaraan penyiaran (tahun 2008 belum ada PNBP) dan MMTC/Multi Media Training Centre (sejak tahun 2004 sama halnya Postel sudah ada PNBP-nya) seeta kemudian Pusdiklat (sama seperti SKDI, tahun 2008 belum ada PNBP).

Khusus untuk produk-produk hukum, selama tahun 2009 telah dihasilkan 1 UU, yaitu UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, 2 PP (PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Kominfo, dan PP. No. 29 Tahun 2009 trntang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang Terutang) dan 30 Peraturan Menteri Kominfo (yang antara lain adalah: Peraturan Menteri Kominfo No. 1/P/M.Kominfo/1/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat Ke Banyak Tujuan; Peraturan Menteri Kom info No. 7 /P/M.Kominfo/ 1 /200 9 t entang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel; Peraturan Menteri Ko minfo No. 8 /P/M.Kominfo/1/200 9 t entang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel; Peraturan Menteri Kominfo No. 9/P/M.Kominfo/1/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dari Pita Frekuensi 3.4 – 3.6 GHz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz; Peraturan Menteri Kominfo No. 11/P/M.Kominfo/2/2009 tentang Kampanye Pemilu Melalui Jasa Telekomunikasi; Peraturan Menteri Kominfo No. 12/P/M.Kominfo/2/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog Pada Pita UHF; dan Peraturan Menteri Kominfo No. 48/P/M.Kominfo/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

Sejumlah kinerja yang telah dicapai untuk secara khusus untuk layanan publik sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Penanda-tanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 17 Pebruari 2009 tetapi pada tempat yang terpisah: antara Menteri Kominfo dengan Dubes Korea Utara tentang kerja-sama informasi dan antara Dirjen Postel dengan Dirjen Management Frekuensi Radio Korea Selatan tentang kerja-sama spektrum frekuensi radio.
2. Pelantikan Para Anggota KRT-BRTI oleh Menteri Kominfo Moh. Nuh pada tanggal 2 Maret 2009.
3. Telah dimulainya secara resmi partisipasi para penyelenggara telekomunikasi dalam pengiriman SMS secara massal pada tanggal 20 Maret 2009 untuk membantu KPU dalam sosialisasi Pemilu.
4. Telah diterimanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009 terhadap uji materi terhadap UU ITE, dimana Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat hukum bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan dengan UUD 1945.
5. Telah mulai dimanfaatkannya dana Bank Dunia melalui Global Partnership on Out Put Based-Aid dalam rangka menyambut peringatan Hari Telekomunikasi Dunia tanggal 17 Mei 2009 untuk menambah fasilitas Community Access Point.
6. Telah diresmikannya uji coba televisi digital yang diselenggarakan bersama PT. Konsorsium Televisi Digital Indonesia dan Konsorsium LPP TVRI – PT. Telkom oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Mei 2009.
7. Pengumuman hasil lomba Logo, Maskot dan Jingle Internet Sehat pada tanggal 10 Juni 2009 sebagai bagian program sosialisasi Depkominfo untuk penggunaan internet sehat.
8. Penyerahan Set Up Box oleh Plt Dirjen SKDI Freddy H. Tulung (mewakili Menteri Kominfo) di Depkominfo pada tanggal 26 Juni 2009 kepada sejumlah warga masyarakat sebagai salah satu bagian uji coba televisi digital.
9. Telah selesainya tender BWA (Broadband Wireless Access) pada tanggal 16 Juli 2009 dengan menempatkan 6 penyelenggara telekomunikasi dan 2 konsorsium penyelenggara telekomunikasi sebagai pemenang tender.
10. Telah dilakukan pelantikan bagi Para Anggota Komisi Informasi pada tanggal 16 Juli 2009 sebagai salah satu implementasi UU KIP.
11. Telah disahkannya UU Pos oleh DPR-RI pada tanggal 15 September 2009.
12. Penyampaian “Media Award” kepada beberapa media cetak dan penyiaran pada tanggal 9 Oktober 2009 oleh Menteri Kominfo Moh. Nuh atas kontribusi dan penyediaan informasi yang komprehensif selama berlangsungnya peliputan kegiatan arus mudik Lebaran 1 Syawal 1430 H.
13. Kepemimpinan Delegasi Indonesia melalui Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 12 dan 13 November 2009 pada Pertemuan Para Menteri Telekomunikasi dan Informatika Asia Pasifik di Bali.
14. Peresmian awal pembangunan Palapa Ring (untuk sektor Mataram hingga Kupang) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 November 2009 dari Istana Negara.
15. Seminar dan Worshop Multimedia bagi guru dan siswa SMU/SMK oleh BPPTIK di Jababeka pada tanggal 4 Desember 2009. Program workshop, pelatihan dan pengembangan SDM dalam berbagai bidang TI telah cukup banyak dilakukan oleh Balitbang SDM Depkominfo yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat umum.
16. Peresmian Desa Informasi (yang berbasis desa berdering, desa pinter/desa berinternet, desa dengan layanan televisi berlangganan dan desa dengan layanan radio komunitas) oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 17 Desember 2009 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
17. Peresmian Program USO untuk desa yang ke 21.000 desa berdering oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 17 Desember 2009 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebagai bagian dari 25.000 desa berdering dalam rangka Program 100 Hari Departemen Kominfo.
18. Mulai berlakunya secara bertahap pada tanggal 28 Desember 2009 terhadap penyelenggaraan penyiaran melalui sistem stasiun jaringan oleh lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi.
19. Peresmian Pemancar ITTS untuk TVRI satuan transmisi Panyandakan (Bandung), TVRI satuan transmisi Patuk (Yogyakarta) dan TVRI satuan transmisi Makassar, akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2009 di Bandung oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring.

Sedangkan tingkat kemajuan program 100 hsari Departemen Kominfo adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pencapaian	Keterangan
1.	Desa berdering untuk 25.000 desa	S/d. 17 Desember 2009 telah mencapai 24.000 desa.	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
2.	Desa pinter untuk 100 desa	S/d pertengahan Desember 2009 elah dibangun internet untuk 69 desa berdering.	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
3.	Pencanangan TIK lokal sekaligus pemantaban program IGOS	•  Sudah dilakukan penyelenggaraan Global Conference on Open Source.•  Sudah dilakukan pelatihan pemanfaatan FOSS.•  Sudah dilakukan penyusunan Permen Kominfo tentang Kemajuan TIK Lokal dan Program IGOS.	Sudah tercapai 100% sebelum hari ke 100.
4.	Penyediaan layanan komunikasi untuk daerah-daerah perbatasan dan yang terisolir.	•  Peresmian desa informasi telah berlangsung di Kabupaten Sambas.•  Penyusunan draft kebijakan khusus dan program untuk daerah perbatasan.Â	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
5.	Review internal terhadap UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran	Pembahasan sudah intensif berlangsung dan segera tersusun naskah akademik RUU Konvergensi	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
6.	Penyelesaian RPP BHP Frekuensi Berbasis Pita	Pembahasan sudah intensif berlangsung dan segera diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pembahasan interdep.	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
7.	Awal pembangunan Palapa Ring untuk Indonesia Timur sektor selatan.	Sudah dimulai sejak tanggal 30 November 2009.	Sudah tercapai 100% awal pembangunannya sebelum hari ke 100.
8.	Pelatihan TIK untuk gurtu dan tenaga profesional lainnya.	Pelaksanaan sudah berlangsung dan dan masih terus berlangsung.	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.
9.	Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.	Bersama sejumlah instansi lain menyusun proposal dan mrmfasilitasi penyelenggaraan SPIPISE di Batam.	Diperkirakan akan tercapai 100% pada hari ke 100.

Â

—————

Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo (Gatot S. Dewa Broto; HP: 0811898504; Email: gatot_b@postel.go.id; Tel/Fax: 021.3504024).

Korea luncurkan 12 model HP Android mulai Feb 2010

Operator Seluler Korea Selatan SK Telecom yang sebelumnya meluncurkan iPhone sampai mencapai 125.000 pelanggan, tiba-tiba memtuskan untuk merubahnya dengan rencana peluncuran HP pesaing yang berbasiskan operating system Google Android mulai bulan Februari 2010 dengan produksi beberapa Vendor, seperti Motorola, Samsung dan LG dengan sekitar 12-model HP.

Alasan utama adalah karena Andoid memilki platform teknologi lebih tinggi dari pada platform teknologi iPhone dan MS Windows Mobile yang sudah tertinggal. Alasan lainnya adalah karena iPhone maupun Windows dikembangkan dengan konsep proprietary. Aplikasi2 Apple iPhone walaupun dikembangkan oleh berbagai pemasok independen, namun semuanya hanya bisa dijual lewat Apple eStore. Ini merupakan sebuah konsep proprietary, sehingga diperkirakan bila iPhone sudah berkembang pesat dalam jumlah penggunanya, maka iPhone akan mirip software2 MS Windows yang semuanya proprietary, sehingga harga jualnya juga jauh lebih mahal.

Kelemahan ini terlihat oleh para pegembang Google Android yang Open Source dan berbagai aplikasinya boleh dikembangkan secara bebas atau Open Source, sehingga biaya pengembangannya akan turun jauh dibawah biaya pengembangan aplikasi2 iPhone.

Dengan harga jual HP Android serta aplikasi2nya  yang akan lebih murah walaupn dengan platform teknologi yang lebih tinggi, maka nilai kompetitif HP ini akan lebih bagusdari pada HP iPhone atau yang berbasiskan MS Windows Mobile. Itulah perimbangan SK Telecom untuk beralih dari HP iPhone ke HP Android.

Pilihan SK Telecom Korea perlu menjadi referensi para Operator Indonesia untuk segera mengikuti jejak-langkanhya, agar pelanggan Indonesia juga bisa menikmati berbagai jenis feature canggih dari Android, dengan biaya yang lebih murah.

Siapa cepat maka dialah yang akan menjadi Market Leader di Indonesia!

(sumber: telecomasia.net)

———————-0——————

South Korea’s dominant cellco SK Telecom has announced that it will launch more than 12 Android-powered Google smartphones in South Korea from next month.

The smartphones will rival Apple’s iPhone 3GS devices, which SKT rival KT launched in the market on November 30, 2009.

SKT said US vendor Motorola will manufacture its first Google device, while other foreign and local vendors, including Samsung Electronics and LG Electronics, will provide about 10 Google devices.

For its part, KT has attracted relatively strong interest in the iPhone, with sales exceeding more than 160,000 devices in the first four weeks of the smartphone’s release. KT is offering the 32GB iPhone 3GS for 132,000 won ($116.68) to customers on 24-month contracts.

SKT, on the other hand, has been forced to slash the price of Samsung’s Omina2 smartphone – which is powered by Microsoft’s Windows 6.5 mobile operating system – from $900 to only $300 for postpaid customers in order compete against the iPhone. SKT is even offering free Omina2 devices for customers taking $80 monthly plans.

Some reports say that SKT’s strong support of Android may see it snub plans to release the iPhone in South Korea. The Korea Times recently reported that some of SKT’s leading decision-makers are seriously considering shelving plans to release the iPhone.

“We are maintaining a wait-and-see approach for the iPhone,” an SKT official told KT in mid-November. “But we don’t intend to be aggressive and push for an early release.”

SKT shunning the iPhone could seriously hamper Apple’s plans to make a huge dent in the South Korean smartphone market, given the firm has more than a 50% subscriber market share.

Meanwhile, US mobile giant AT&T Mobility has finally announced plans to retail an Android-enabled smartphone by June, becoming the last US cellco to jump on the Android bandwagon.

“In the first half of the year, AT&T will launch five new devices from Dell, HTC and Motorola based on the Android platform,” Ralph de la Vega, CEO of AT&T Mobility, is quoted as saying.

Koin Keadilan buat Prita

Koin Keadilan Prita

Ketika para penegak hukum dan peguasa tidak juga menunjukkan keberpihakannya kepada Prita Mulyasari, seorang ibu rumahtangga yang lemah beranak dua orang balita, membiarkannya mendekam dipenjara selama 21 hari karena tuntutan UU ITE pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara, dan ketika pengadilan pidana belum juga menyatakan Prita bersalah, pengadilan perdata ditingkat Pengadilan Tinggi sudah terlebih dahulu menghukum Prita dengan denda sebesar Rp 204 juta.

Masyarakat awam melihatnya sebagai sebuah tindakan sewenang-wenang yang melebihi kewajaran, maka hasilnya secara serempak dan sukarela masyarakat awam dari semua golongan bersatu dan bahu-membahu untuk memberikan dukungan moral dan material kepada Prita Mulyasari, baik itu melalui dunia maya, khususnya Facebook, maupun dalam dunia nyata melalui protes-protes yang luas.

Akhirnya satu per satu muncul dukungan mulai dari mantan Menteri Perindustrian, Ibu Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Partai Demokrat, Partai Golkar, organisasi sosial dan kemasyarakatan, rakyat biasa, anak-anak sekolah dan mahasiswa, yang memberikan sumbangan material berupa uang tunai maupun koin-koin yang akhirnya terkumpul sejumlah lebih dari Rp 850 juta.

Ini adalah koin keadilan buat Prita dan rakyat yang lemah lainnya sebagai bentuk kepedulian yang nyata dan agar para penegak hukum dan penguasa mau menegakkan keadilan buat mereka-mereka yang lemah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi bangsa ini untuk lebih memperhatikan nasib rakyat kecil yang tidak berdaya.

Delegasi Dagang Swedia selenggarakan “Indonesia-Sweden Telecom Knowledge Sharing”

Delegasi Perdagangan Swedia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi swedia, Dr. Ms. Marianne Treschow menyelenggarakan acara pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Swedia yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Swedia di Indonesia di Hotel Mandarin, Jakarta pada hari Selasa, 15 Desember 2009.

Kata pengantar acara diberikan oleh Duta Besar Swedia di Indonesia, Mrs. Ewa Polano.

Dari Indonesia hadir Bapak TifatulSembiring, Menteri KOMINFO R.I. yang memberikan Keynote Speech sebagai pembukaan.

Setelah itu ada sambutan dari Dirjen Postel Swedia, Dr. Ms. Marianne Treschow, presentasi dari CIO PT TELKOM Bapak Indra Utoyo, presentasi dari Ericsson selaku sponsor dan presentasi dari Dirut TELKOMSEL bapak Sarwoto Atmosutarno.

Dari Swedia juga hadir 3 perusahaan kontent dari Swedia yang menawarkan konten Mobile Learning System, dan softwarePopCtcher untuk merekam lagu-lagu melalui handphone.

Terlampir Slideshow acara tersebut:
Knowledge Sharing Indonesia-sweden

Pasar VoIP tumbuh 10% pada Kwartal Q3/2009

The IP telephony market grew 10 percent in the third quarter, thanks to service providers investing in such infrastructure projects as VOIP for businesses, according to a report from Dell’Oro Group. At the same time, the market for high-speed server connectivity also grew in the quarter, due in large part to the blade server market, Dell’Oro said.

The IP telephony space grew almost 10 percent in the third quarter, driven in part by investments service providers have made in their infrastructure, according to market research firm Dell’Oro Group.

The market grew to $782 million in the quarter as the service providers invested in such offerings as VOIP (voice-over IP) for businesses, Dell’Oro said in a report Dec. 8.

“Business VOIP remains a hot area,” Dell’Oro Vice President Greg Collins said in a statement. “Enterprises as well as small and medium [sized] businesses increasingly embrace IP Centrex, unified communications and IP business trunks (or SIP trunks), and investment in equipment to support these services offers service providers attractive near-term returns.”

In particular, Acme Packet and Huawei both benefitted, with each posting double-digit revenue gains.

Dell’Oro’s VOIP report came a day after the research firm said that high-speed server network connectivity also is growing strongly.

In particular, combined 10 Gigabit Ethernet network adapter and LAN-on-motherboard port shipments doubled in the third quarter over the second.

Meanwhile, 8GB Fibre Channel HBA (host bus adapter) port shipments saw a similar increase.

Driving this increase were blade servers, according to Seamus Crehan, a Dell’Oro vice president.

“This class of server, which generally has been growing faster than the overall server market, has seen quicker adoption of high-speed network connectivity,” Crehan said in a statement. “This is, in part, due to 10GB Ethernet and 8GB Fibre Channel having much lower prices for blade servers than for standalone servers.”

The primary beneficiaries of the 10GbE growth were Intel and Broadcom, while Emulex and QLogic benefitted from the 8GB Fibre Channel growth.

Pacnet akan membangun SKKL SO India-Asia

Pacnet has announced plans to construct a $150 million cable system linking India with Asia, with the eventual goal of offering pan-Indian telecom services.

The West Asia Crossing (WAC) cable will connect Chennai, India with Singapore and Malaysia, and should be ready for service by early 2012, Pacnet said.

It will have an initial design capacity of 6-8 Tbps, and be built to accommodate for the option of extending connectivity into Bangladesh and Sri Lanka, or adding more links into India. The WAC will also interconnect with Pacnet’s existing EAC-C2C cable system to India.

Pacnet CEO Bill Barney said the company was planning to construct the WAC based on the approach taken for the Unity cable system, which landed in Japan last month.

Each partner in the Unity venture is able to operate independently, but is still benefiting from economies of scale, Barney said.

“[But] while we are already in talks with potential partners for WAC, we are also considering fully funding the entire project,” he added.

Pacnet is already in talks with subsea cable suppliers, and should award a contract in early 2010.

The company has meanwhile applied to Indian regulators for both NLD and ILD licenses, and has been told their application has been successful. Pacnet has since begun planning for a new PoP in Chennai to serve as an international gateway.

Construction should be complete by Q3 2010, by which time the operator will launch Ethernet international private line, IP VPN and other managed services in India.