Diskusi Panel: “Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia”

Koran Tempo pada hari Kamis 17 April 2008 telah memprakarsai sebuah Diskusi Panel tentang Prospek Menar aBersama bagi Pengembangan Industri Telekomuniksai di Indonesia, di Ball Room Hotel Mulia Jakarta.

Hadir sebagai Panelis adalah:

1. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dan Ashar Hasyim – Direktur Standardisasi Ditjen Postel

2. Ketua BKPM Muhammad Luthfi

3. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi – Ketua Mastel

4. Agus P Simorangkir – Pengamat Telekomunikasi

Sebagai Moderator adalah Wicaksono – Redaktur Pelaksaan Koran Tempo.

Idee membuat Permen Kominfo tentang perihal tersebut diatas dilandasi oleh upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efisiensi sarana Infrastruktur Telekomunikasi berupa Menara, sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya investasi (CAPEX) dan operasional (OPEX) layanan telekomunikasi di Indonesia, yang akan diwujudkan berupa tarif yang lebih murag bagi para pengguna jasa.

Dari hasil Diskusi tersebut diatas, maka telah ada kesamaan pendapat antara Depkominfo dan BKPM, bahwa Pembangunan Menara Bersama akan menjadi “icon” kemandirian bangsa Indonesia yang mendapat dukungan penuh kedua instansi Pemerintah tersebut, seperti yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat 2 Permen Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008:

  • “Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri”

Pasal 6 Permen tersebut diatas mengharuskan penggunaan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Bersama.

Pasal 7 adalah kententuan untuk kelengkapan Menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

Pasal 8 dan 9 adalah tentang keharusan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan tertentu, antara lain:

  • Kawasan Bandar Udara/Pelabuhan
  • Kawasan Pengawasan Militer
  • Kawasan Cagar Budaya
  • Kawasan Pariwisata, atau
  • Kawasan Hutan Lindung

Pasal 10, 11 dan 12 adalah ketentuan untuk Penggunaan Menara secara Bersama-sama diantara para Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 13, 14 dan 15 berisikan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama, terutama:

  • Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat
  • Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketesediaan kapasitas Menara-nya
  • Keharusan menggunakan sistem antrian dengan cara “First come, First serve”

Pasal 17 menetapkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Permen ini dilaksanakan oleh Dirjen Postel.

Pasal 18 adalah Pengecualian Permen ini:

  • Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama
  • Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 20 adalah Ketentuan Peralihan:

  • Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menara-nya sebelum Peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku (17 Maret 2008).
  • Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menara-nya sebelum (sesudah??) peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Beberapa butir-butir penting yang perlu dicatat dari dari Presentasi dan hasil tanya-jawab antar Panelist dan Peserta vs Panelist adalah sbb:

1. Pak Mas Wigrantoro:

  • Tower, sebagai komponen pasif, bukanlah sebuah Tool for Competitive Strategy yang bisa dikonversikan ke Revenue Resource.
  • Tower Bersama bisa menjadi sebuah lahan bisnis baru.
  • Apakah Kominfo selanjutnya akan mengatur komponen-komponen pasif, seperti battery, dll?
  • Dalam Hukum, apa yang tertulis adalah lebih penting atau menentukan dari pada apa yang diucapkan.
  • Karena dewasa ini permodalan asing menempati jumlah yang cukup signifikan dalam kepemilkan Perusahaan-perushaan Telekomunikasi di Indonesia, mampukah modal nasional memenuhi kebutuhan pembangunan Menara Bersama Indonesia di kemudian hari? (Rp 60 Trilyun s/d Rp 120 Trilyun).
  • Perlu kejelasan peraturan agar Investor tidak lari.

2. Pak M. Luthfi – Ketua BKPM:

  • Tugas BKPM adalah mengusahakan modal asing agar masuk ke Indonesia se-maksimal mungkin.
  • BKPM sebagai Implementing Agency akan menuruti apa keinginan Industri.
  • Tiap negara punya kebijakan sendiri untuk melindungi kepentingan nasional.
  • Permen No. 2/2008 tidak melanggar Keppres tentang Penanaman Modal Asing, sebab Permen ini untuk mengubah dan memperbaiki Keppres.
  • Perusahaan Telekomunikasi yang sebagian modalnya adalah dari Asing, bila sesudah membangun Menara Bersama dan kemudian dikelola oleh Anak Perusahaannya yang kemudian masuk Bursa Nasional (go Public), maka Anak Perusahaan ini dapat dianggap sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
  • Hari Senin 21 April 2008 direncanakan ada pertemuan dengan perbankan nasional untuk membahas penyediaan dana investasi Menara Bersama.

3. Tanggapan dan Pertanyaan dari Floor:

  • Pemda memiliki kewenangan menerbitkan Izin Pembangunan Menara di daerah. Bila tidak sesuai Planning Tata Kota, maka izin tidak diterbitkan.
  • Walaupun sosialisasi Menara Bersama ini telah dimulai tahun 2006, namun masih banyak interpretasi ganda dari pasal-pasal Permen 2/08 yang bisa menimbulkan kerancuan.
  • Masa transisi kepemilikan Menara Bersama hanya selama 2 tahun. Bilamana Operator PMA ingin memisahkan pengelolaan Menara Bersama pada Anak Perusahaan yang dibuat Go Public sehingga bisa dianggap sebagai PMDN, diperlukan jangka waktu minimal 3 tahun sebelum Go Public. Jadi ada ketidak-sinkronan waktu. Dapatkan hal ini disesuaikan dalam Permen 2/08?

2 responses to “Diskusi Panel: “Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia”

  1. kalau bisa menara bersama bisa di bangun di daerah pdalaman,jaringan telekomunikasi susah di akses di daerah pedalaman

  2. menara bersama sangat di perlukan di wilayah pedalamam kalbar,terutama di desa nanga mentata,desa begori,desa barasenabun kec serawai dan desa ambalau,desa keremue,desa sabun kec ambalau kabupaten sintang,setidaknya pemerinta memperhatikan daerah pedalaman untuk menerapkan menara bersama,karna daerah tersebut perlu di bagun akses telekomunikasi dgn baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s