Monthly Archives: August 2011

Pemerintah Putuskan Pemilihan Teknologi BWA Diserahkan ke Pemenang Lisensi

JAKARTA (IFT) – Pemerintah akhirnya memutuskan pemilihan teknologi broadband wireless access (BWA) diserahkan ke perusahaan pemegang lisensi BWA. Keputusan tersebut terkait dengan kelanjutan penggelaran layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) atau jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz (IPSFR) untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang tertunda sejak 2009.

Sebelumnya, Kementerian  menetapkan menggunakan teknologi BWA, yaitu teknologi WiMax (worldwide interoperability for microwave access) 16d  yang bersifat nomadic. Sementara terdapat teknologi terbaru yakni WiMax 16e yang bersifat mobile.

Muhammad Budi Setiawan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian, dalam siaran persnya, mengatakan para pemenang tender BWA di 2009 diberi beberapa opsi untuk menyelenggarakan BWA, yaitu bisa tetap memakai teknologi sesuai ketentuan tender 2009 atau memakai teknologi BWA lainnya.

Jika pemegang lisensi memlilih teknologi BWA lain, konsekuensinya para pemegang lisensi wajib menerima biaya hak penggunaan (BHP) IPSFR dari penyesuaian harga seleksi lelang 2009. Para pemenang lisensi BWA tersebut adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT First Media Tbk (KBLV), PT Berca Hardayaperkasa, PT Indosat Mega Media (IM2), dan PT Jasnita Telekomindo.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika  segera menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (wireless broadband). Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tersebut akan dipublikasikan dalam satu dua hari ini.

“Kepada pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan substansi kebijakan ini  diundang partisipasinya untuk menyampaikan tanggapannya secara terbuka,” kata Budi.

Proses berikutnya, setelah pemegang lisensi memenuhi kewajiban komitmen antara pilihan Opsi 1 atau Opsi 2, maka pemegang lisensi  harus mengikuti ULO (Uji Laik Operasi). Setelah melalui proses ULO dan dinyatakan lulus, kemudian pemegang lisensi bisa melakukan pengajuan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan.

Setelah izin penyelenggaraan disetujui maka kepada para penyelenggara BWA telah diizinkan untuk melakukan kegiatan komersial kepada para pelanggannya. Namun jika hanya masih memegang izin prinsip (yang kesemuanya ini akan berakhir pada sekitar tanggal 6 November 2011), maka pemegang izin prinsip dilarang untuk melakukan kegiatan komersial.

Indar Atmanto, Direktur Utama PT Indosat Mega Media, mengatakan perusahaan beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana pemerintah menyediakan teknologi yang enabler dan teknologi tersebut bisa diadopsi oleh perusahaan, sehingga dapat membantu rencana-rencana perusahaan.

“Teknologi yang dipakai dapat menyediakan kualitas yang baik dalam memberi nilai dan biaya yang terjangkau,” ujar Indar.

Pertengahan Februari lalu, PT Berca Global Access melakukan uji coba layanan WiMax dengan brand WiGO di Denpasar, Bali, meski belum memiliki ULO. Uji coba serupa juga dilakukan di Medan, Sumatera barat, dan Balikpapan, Kalimantan Timur.

Duta Saroso, Wakil Direktur Utama PT Berca Global Access, mengatakan  Berca menyiapkan investasi US$500 juta dalam tiga tahun ke depan untuk menggarap jaringan broadband di luar Pulau Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali-Nusa Tenggara. Ini setara dengan 60% terhadap wilayah yang diperoleh dari pemerintah.

(Sumber: Aprillia Ika, Ekarina – Indonesia Finance Today)

Indonesia Perlu Bentuk Badan Pengelola Frekwensi

JAKARTA—Indonesia perlu membentuk badan pengelola frekuensi yang independen agar sumber daya alam terbatas dapat dioptimalkan untuk kemajuan masyarakat.
“Tidak bisa frekuensi hanya dikelola oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) dimana pejabat yang mengatur hanya setingkat dirjen atau eselon satu. Padahal, penggunaan frekuensi ini lintas departemen, sehingga dibutuhkan organisasi yang memiliki wewenang luas dan diisi sumber daya manusia yang kompeten,” tegas Direktur Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) Asmiati Rasyid di Jakarta, Kamis (4/8).
Menurutnya, jika frekuensi dikelola oleh badan independen seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memudahkan untuk melakukan penataan ulang penggunaan yang selama ini dikuasai oleh pihak asing atau diperjual belikan sebagai aset, padahal dipinjamkan oleh negara.
 “Refarming (tata ulang) di penggunaan frekuensi harus segera dilakukan. Selain itu audit penggunaan frekuensi juga harus dilaksanakan agar tidak ada sumber daya alam yang diperjualbelikan,” katanya.

Berdasarkan catatan, sektor telekomunikasi menguasai frekuensi sebesar 585 Mhz, penyiaran berbasis satelit (1.600 Mhz), broadcast teresterial (700 Mhz), kementrian pertahanan/polisi (1.500 Mhz), Kemenhub (500 Mhz), dan penelitian (200 Mhz).

Hampir 80 persen Pendapatan Negara Bukan Pajak  (PNBP) dari Kemkominfo disumbang oleh Ditjen Postel, terutama dari pengelolaan frekuensi. Sektor telekomunikasi menyumbang 90 persen  dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, yaitu mencapai 5,13 triliun rupiah, sedangkan  sektor penyiaran hanya menyumbang 20 miliar rupiah pada tahun ini.
Masih menurut Asmiati, jika refarming terjadi, sektor telekomunikasi harus mendapatkan prioritas tambahan frekuensi mengingat era konvergensi akan datang dan membutuhkan penggunaan spektrum yang banyak.
“Di sektor telekomunikasi refarming bisa dilihat dari kepemilikan jumlah pelanggan dan daya jangkau operator. Sedangkan untuk penyiaran,  para pelaku usahanya  harus mulai menjalankan teknologi kompresi terbaru agar kepemilikan frekuensi yang besar bisa dikurangi dan dialihkan untuk teresterial,” jelasnya.
Anggota Komisi II DPR RI Akbar Faisal menolak wacana dibentuknya badan khusus mengelola frekuensi karena bisa memboroskan dana negara. “Buat apa dibentuk badan khusus. Kalau badan ini ada, berarti Kemenkominfo tidak bekerja dengan benar. Ini namanya pemborosan keuangan negara,” tegasnya.
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan, penataan frekeunsi justru lebih mudah jika berada di tangan direktorat di kemenkominfo. “Justru di bawah dirjen itu lebih gampang koordinasinya, apalagi jika bicara pengelolaan frekuensi di daerah,” katanya.
Menurutnya, jika memang akan dilakukan audit frekuensi dengan semangat menarik sumber daya alam yang tidak optimal, harus ada payung hukum yang jelas. “Tidak bisa main tarik saja. Harus diingat investor asing diundang oleh pemerintah Indonesia. Kalau seperti ini ubah dulu undang-undang dan jangan lagi bicara liberalisasi,” tandasnya.[dni]
Sumber: Dini Ismanto Koran Jakarta 5 Agustus 2011