Monthly Archives: April 2008

Senandung Ayat-ayat Cinta di Hari HaKI se Dunia ke-8, Sabtu 26 April 2008

Ditengah kesibukan kita se-hari-hari dan ramainya Milis tentang akan
hadirnya Bill Gates serta Proyek NAMRU-II, kita semua jadi terlena untuk
memperingati hari penting dunia, yaitu Hari HaKI Dunia ke-8 yang jatuh
pada hari Sabtu kemarin, 26 April 2008.

Untuk itu kami lampirkan repotasi wartawan bisnis.co.id, sdr. Suwantin
Oemar dengan judul diatas sebagai bahan diskusi.

Penghancuran Software Bajakan

  1. Indonesia selaku anggota World Intelectual Property Organization(WIPO) yang telah memilkik UU HaKI sudah tentu perlu bersikap cerdas dan cerdik dalam memanfaatkan keanggotaan di WIPO ini bagi semaksimalnya kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia.
  2. Jangan sampai keanggotaan Indonesia di WIPO ini malah menyebabkan kerugian besar dalam bidang perekonomian dan perdagangan Internasional, serta memberikan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Misalnya, banyaknya Kepemilikan Intelektual Bangsa Indonesia berupa hasil karya seni dan budaya asli Indonesia malah terlepas dari tangan kita, menjadi milik bangsa dan negara asing. Sepertli lagu-lagu karya asli bangsa Indonesia, pola desain batik, ukiran, tenunan, kerajinan tangan, dll, tanpa kita sadari, terlepas dari tangan bangsa Indonesia.
  3. Mengapa UKMK dan Individu Indonesia belum atau tidak sadar, atau tidak mampu mendaftarkan Kekayaan Intelektual mereka berupa Paten nama/brand/merek dan Copyrights selama ini? Sebabnya antara lain adalah karena kurangnya sosialisasi Pemerintah/ Lembaga yang ditugasi tentang permasalahan ini, berbelitnya administrasi yang harus ditempuh, lamanya proses dan mahalnya biaya (atau banyaknya perantara) untuk mendapatkan HaKI mereka.
  4. Di Era Internet dan majunya jaringan Broadband/3G Indonesia, seharusnya banyak "short-cuts" yang bisa ditempuh untuk meningkatkan effisiensi dan kecepatan proses dalam mendapatkan HaKI bagi rakyat kecil atau individu bangsa Indonesia. Kami bersedia untuk memberikan bantuan advis bagi kemajuan bangsa dan negara.
  5. Yang terjadi selama ini adalah kebalikannya, Pemerintah sibuk dengan berbagai upaya untuk melindungi Kekayaan Intelektual milik bangsa Asing, menakut-nakuti para UKM, merampas hak milik mereka dengan dalih Sweeping Software Illegal, tanpa ada upaya khusus untuk melepaskan mereka dari jeratan Hukum UU HaKI, sebelum dilakukan sweeping.
  6. Upaya butir 5 tersebut diatas adalah perjuangan kami bersama kawan-kawan yang memiliki pandangan yang sama, untuk membebaskan rakyat kecil, UKMK, masyarakat umum dan individu bangsa Indonesia dari jeratan UU HaKI Indonesia yang kita buat sendiri, sehingga tidak membuat sengsara mereka, putus asa, menyerah sebagai pengusaha UKMK (contoh, sudah banyak pengusaha warnet yang berpindah bisnis).
  7. Dari hasil diskusi di Milis-milis, kami dapat berikan kesimpulan penting untuk dapat menyusun strategi keberhasilan perjuangan pada butir 6 diatas, yaitu:
  • Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah terbiasa (istilah lainnya, kecanduan) memakai Software-software Proprietary. Ini diakui oleh individu para mantan Pejabat, seperti pengakuan pak Djiwatampu, bahwa sangat sulit melepaskan kebiasaan mereka untuk berubah memakai Software Legal Open Source. Dampaknya, mereka selalu "menyerang" usul innovatif dan kreatif untuk melepaskan Bangsa Indonesia dari ketergantungan atau kecanduan penggunaan Software Proprietary, dengan berbagai argumentasi dan alasan agar usul tersebut gagal atau ditolak mayoritas masyarakat Indonesia.
  • Karena ketidak-tegasan dan ketidak-jelasan kebijakan Pemerintah dalam menyikapi penerapan UU HaKI Indonesia, maka dilapangan terjadi Pesaingan Bisnis yang tidak sehat, sebab banyak Perusahaan/UKM berbisnis secara tidak fair (tidak sehat), yang memakai Software Full Proprietary berlisensi (CAPEX tinggi) dibiarkan bersaing secara tidak sehat dengan Perusahaan/UKM yang menggunakan Software Illegal (CAPEX rendah) yang berjalan melalui berbagai upaya untuk dapat lepas dari jeratan hukum.
  • Ketidak-jelasan Pemerintah dalam menyikapi pilihan Penggunaan SW Legal Proprietary atau SW Legal Open Source, sebab seperti butir 7-A diatas, banyak Instansi yang sudah terbiasa ( istilah lainnya, kecanduan) memakai SW Proprietary (36% legal, 64% bajakan, hasil Survey di 11 kota oleh DEPKOMINFO 2007). Sebetulnya secara Logis, rasional dan gampang, pilihan bagi Instansi Pemerintah seharusnya adalah penggunaan SW Legal Open Source, selain murah atau gratis, juga tidak kalah canggih dengan SW Proprietary yang saat ini dipakai untuk tugas2 harian perkantoran (Open Office atau Multimedia Office untuk menggantikan MS Office). Tentu ada sedikit pengecualiannya, beberapa SW Proprietary khusus, seperti AutoCAD, misalnya.

Kalau Pemerintah Jerman dan beberapa negara Amerika Latin dapat membuat keputusan Pemerintah yang tegas untuk menggunakan SW Open Source bagi Instansi Pemerintah tanpa ada protes para Vendor Proprietary, mengapa Pemerintah Indonesia tidak bisa? Jawabannya sederhana, karena keengganan untuk merubah kebiasaan (kecanduan) menggunakan SW2 Proprietary (legal +illegal).

Jadi bagaimanakah solusi bagi bangsa Indonesia. Solusi jalan tengah yang kami usulkan sudah kami jelaskan secara panjang-lebar di Milis2, dimana essensinya, dilakukan Regulasi (Himbauan?) agar ada Segmentasi Fokus Bisnis Software di Indonesia. Para Vendor SW Proprietary agar memfokuskan pemasaran produk2nya (juga iming2 produknya) ke Perusahaan yang kaya, Individu yang kaya saja, agar dapat dipastikan mereka tidak
akan melakukan pembajakan software atau penggunaan SW Proprietary Illegal.

Sedangkan SW Open Source mendapat jatah pasar Instansi Pemerintah umumnya dan UKMK, masyarakat umum Indonesia dan individu, karena keterbatasan anggaran atau dana mereka, sehingga kemapuan mereka hanyalah membeli SW Legal Open Source yang murah atau gratis, dan terhindar dari perbuatan Illegal membajak SW Proprietary. Tentu saja Perusahaan Besar, Individu kaya tidak dilarang untuk membeli murah SW Open Source atau meng-copynya secara gratis, sebab ini tidak melanggar hukum dan malah meningkatkan keunggulan kompetitif mereka (menghemat biaya CAPEX).

Silahkan diberikan tanggapan dan saran-saran yang positif demi kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Wassalam,
S Roestam
Masyarakat Informasi


================================================
Senandung Ayat-Ayat Cinta pada Hari HaKI sedunia
oleh : Suwantin Oemar

================================================


Hari ini, seluruh negara anggota World Intellectual Property
Organization (WIPO), termasuk Indonesia, memperingati hari hak atas
kekayaan intelektual (HaKI) sedunia.

Peringatan kedelapan hari HaKI sedunia pada tahun ini memilih tema
Celebrating Innovation and Promoting Respect for Intellectual Property.
Indo-nesia merayakannya dengan menggelar berbagai kegiatan, antara lain
acara gerak jalan yang dijadwalkan dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla.

Peringatan itu berlangsung di tengah masih maraknya pelanggaran terhadap
HaKI di dalam negeri, terutama pembajakan software, lagu dan film.

Pembajakan hak cipta tidak saja terjadi terhadap karya milik asing, tapi
juga karya cipta putra-putri Indonesia. Film laris Ayat-Ayat Cinta pun
dibajak habis-habisan.

Peredaran VCD/DVD Ayat-Ayat Cinta bajakan sangat luas, baik di pusat
perbelanjaan maupun di atas kereta api Jabodetabek dan jembatan
penyeberangan. Produk film laris itu hanya dijual berkisar
Rp7.000-Rp10.000 per keping.

Maraknya pelanggaran terhadap hak cipta, merek dagang, dan desain
industri mencerminkan kurangnya penghargaan dan penghormatan terhadap
karya cipta milik orang lain.

Para pembajak karya cipta hanya mementingkan keuntungan bagi dirinya
sendiri. Tidak pernah terpikir bahwa perbuatan itu tidak saja merampas
hak-hak orang lain, tetapi juga turut andil mematikan kreativitas anak
bangsa dan industri rekaman.

Perbuatan para pembajak itu juga merugikan negara karena hilangnya
potensi pemasukan dari pajak.

Pertanyaannya sekarang adalah, apa makna peringatan hari HaKI sedunia
bagi Indonesia? Apakah hanya sekadar seremonial?

Peringatan hari HaKI sedunia bagi Indonesia hendaknya bisa menjadi
cermin dan evaluasi bagi pemerintah. Event itu hendaknya juga dijadikan
momentum untuk menoleh ke belakang, menyangkut perlindungan hukum
terhadap HaKI.

Apabila kita bertanya kepada diri sendiri, sejauh mana Indonesia
berhasil memberikan perlindungan hukum terhadap HaKI dan rasa nyaman
kepada investor?

Jawabannya mungkin beragam, bergantung pada kita melihat dari sisi mana.
Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan tingkat pelanggaran HaKI masih
tinggi.

Lihat saja hasil kajian yang dilakukan oleh International Intellectual
Property Allliance (IIPA). Pada tahun lalu, Indonesia masih bercokol di
tempat teratas tingkat pembajakan software.

IIPA adalah gabungan dari enam asosiasi yang mewakili industri Amerika
Serikat (AS) berkaitan dengan hak cipta.

Anggota IIPA mewakili 1.900 perusahaan yang memproduksi dan memasarkan
produk yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Tingkat peredaran sofware bajakan di dalam negeri, menurut data IIPA,
mencapai 85%, sedangkan tingkat pembajakan produk musik dan rekaman
mencapai 92%.

Kita bisa saja membantah data yang disodorkan oleh IIPA tersebut. Akan
tetapi, hasil kajian lembaga itu selalu menjadi acuan bagi United States
Trade Representative (USTR) dalam memasukkan negara-negara yang perlu
diawasi, berkaitan dengan pelanggaran hak cipta

Peringatan hari HaKI sedunia kali ini, hendaknya menjadi momentum untuk
meningkatkan kesadaran, pemahaman dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi
baru di tengah masyarakat.

Karya-karya dan inovasi baru masyarakat hanya muncul apabila para
penciptanya merasa aman dan nyaman, dari tindakan pembajakan.

Menurut kalangan konsultan HaKI, pemahaman masyarakat Indonesi terhadap
hak intelektual masih kurang.

Para pengusaha, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM), juga
kurang memahami manfaat pendaftaran merek dagang, desain industri, hak
cipta, dan paten.

Beban bagi UKM

Bagi UKM, mendaftarkan HaKI manjadi beban tersendiri karena mereka harus
mengeluarkan sejumlah uang. Ketidakpahaman mengenai manfaat HaKI itu
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi.

Apabila saja kelompok usaha UKM paham akan manfaat pendaftaran terhadap
HaKI, mereka pasti berbondong-bondong untuk mendaftarkan. Mereka baru
sadar dan berteriak-teriak setelah merek dagang, desain industri, hak
cipta atau paten mereka dibajak oleh orang.

Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk sosialisasi? Tentu saja semua
instansi yang terkait dengan HaKI.

Instansi pemerintah hendaknya lebih proaktif melakukan sosialisasi ke
sentra-sentra produksi UKM dan tidak sekadar mengadakan seminar dan
lokakarya di hotel-hotel berbintang.

Potensi HaKI Indonesia itu sebenarnya ada di sentra-sentra produksi UKM
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana
penegakan hukum HaKI di dalam negeri. (suwantin.oemar@bisnis.co.id)

Advertisements

Diskusi Panel: “Prospek Menara Bersama bagi Pengembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia”

Koran Tempo pada hari Kamis 17 April 2008 telah memprakarsai sebuah Diskusi Panel tentang Prospek Menar aBersama bagi Pengembangan Industri Telekomuniksai di Indonesia, di Ball Room Hotel Mulia Jakarta.

Hadir sebagai Panelis adalah:

1. Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dan Ashar Hasyim – Direktur Standardisasi Ditjen Postel

2. Ketua BKPM Muhammad Luthfi

3. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi – Ketua Mastel

4. Agus P Simorangkir – Pengamat Telekomunikasi

Sebagai Moderator adalah Wicaksono – Redaktur Pelaksaan Koran Tempo.

Idee membuat Permen Kominfo tentang perihal tersebut diatas dilandasi oleh upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efisiensi sarana Infrastruktur Telekomunikasi berupa Menara, sehingga diharapkan bisa menurunkan biaya investasi (CAPEX) dan operasional (OPEX) layanan telekomunikasi di Indonesia, yang akan diwujudkan berupa tarif yang lebih murag bagi para pengguna jasa.

Dari hasil Diskusi tersebut diatas, maka telah ada kesamaan pendapat antara Depkominfo dan BKPM, bahwa Pembangunan Menara Bersama akan menjadi “icon” kemandirian bangsa Indonesia yang mendapat dukungan penuh kedua instansi Pemerintah tersebut, seperti yang dituangkan dalam Pasal 5 ayat 2 Permen Kominfo Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008:

  • “Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri”

Pasal 6 Permen tersebut diatas mengharuskan penggunaan standar baku untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara Bersama.

Pasal 7 adalah kententuan untuk kelengkapan Menara dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

Pasal 8 dan 9 adalah tentang keharusan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kawasan tertentu, antara lain:

  • Kawasan Bandar Udara/Pelabuhan
  • Kawasan Pengawasan Militer
  • Kawasan Cagar Budaya
  • Kawasan Pariwisata, atau
  • Kawasan Hutan Lindung

Pasal 10, 11 dan 12 adalah ketentuan untuk Penggunaan Menara secara Bersama-sama diantara para Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 13, 14 dan 15 berisikan prinsip-prinsip penggunaan Menara Bersama, terutama:

  • Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat
  • Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketesediaan kapasitas Menara-nya
  • Keharusan menggunakan sistem antrian dengan cara “First come, First serve”

Pasal 17 menetapkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Permen ini dilaksanakan oleh Dirjen Postel.

Pasal 18 adalah Pengecualian Permen ini:

  • Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama
  • Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 20 adalah Ketentuan Peralihan:

  • Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menara-nya sebelum Peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku (17 Maret 2008).
  • Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menara-nya sebelum (sesudah??) peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Beberapa butir-butir penting yang perlu dicatat dari dari Presentasi dan hasil tanya-jawab antar Panelist dan Peserta vs Panelist adalah sbb:

1. Pak Mas Wigrantoro:

  • Tower, sebagai komponen pasif, bukanlah sebuah Tool for Competitive Strategy yang bisa dikonversikan ke Revenue Resource.
  • Tower Bersama bisa menjadi sebuah lahan bisnis baru.
  • Apakah Kominfo selanjutnya akan mengatur komponen-komponen pasif, seperti battery, dll?
  • Dalam Hukum, apa yang tertulis adalah lebih penting atau menentukan dari pada apa yang diucapkan.
  • Karena dewasa ini permodalan asing menempati jumlah yang cukup signifikan dalam kepemilkan Perusahaan-perushaan Telekomunikasi di Indonesia, mampukah modal nasional memenuhi kebutuhan pembangunan Menara Bersama Indonesia di kemudian hari? (Rp 60 Trilyun s/d Rp 120 Trilyun).
  • Perlu kejelasan peraturan agar Investor tidak lari.

2. Pak M. Luthfi – Ketua BKPM:

  • Tugas BKPM adalah mengusahakan modal asing agar masuk ke Indonesia se-maksimal mungkin.
  • BKPM sebagai Implementing Agency akan menuruti apa keinginan Industri.
  • Tiap negara punya kebijakan sendiri untuk melindungi kepentingan nasional.
  • Permen No. 2/2008 tidak melanggar Keppres tentang Penanaman Modal Asing, sebab Permen ini untuk mengubah dan memperbaiki Keppres.
  • Perusahaan Telekomunikasi yang sebagian modalnya adalah dari Asing, bila sesudah membangun Menara Bersama dan kemudian dikelola oleh Anak Perusahaannya yang kemudian masuk Bursa Nasional (go Public), maka Anak Perusahaan ini dapat dianggap sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
  • Hari Senin 21 April 2008 direncanakan ada pertemuan dengan perbankan nasional untuk membahas penyediaan dana investasi Menara Bersama.

3. Tanggapan dan Pertanyaan dari Floor:

  • Pemda memiliki kewenangan menerbitkan Izin Pembangunan Menara di daerah. Bila tidak sesuai Planning Tata Kota, maka izin tidak diterbitkan.
  • Walaupun sosialisasi Menara Bersama ini telah dimulai tahun 2006, namun masih banyak interpretasi ganda dari pasal-pasal Permen 2/08 yang bisa menimbulkan kerancuan.
  • Masa transisi kepemilikan Menara Bersama hanya selama 2 tahun. Bilamana Operator PMA ingin memisahkan pengelolaan Menara Bersama pada Anak Perusahaan yang dibuat Go Public sehingga bisa dianggap sebagai PMDN, diperlukan jangka waktu minimal 3 tahun sebelum Go Public. Jadi ada ketidak-sinkronan waktu. Dapatkan hal ini disesuaikan dalam Permen 2/08?

Tarif Sewa Jaringan Turun, maka Tarif Akses Internet juga harus Diturunkan

Siaran Pers Ditjen Postel terlampir dibawah ini memberikan gambaran bahwa dengan diturunkannya Tarif Sewa Jaringan mulai 1 April 2007, maka sudah seharusnya Para Penyelenggara Telekomunikasi dan Jasa Internet menurunkan Tarif Akses Internet secara proporsional.

Tabel Tarif Akses Internet dibawah ini adalah tarif pada awal 2008, sehingga sudah seharusnya diturunkan secara proporsional.

Silahkan para Operator dan Penyelenggara Jasa Internet memberikan tanggapannya.

——————–0——————

Siaran Pers No. 35/DJPT.1/KOMINFO/4/2008

Jaminan Kepastian Publik Untuk Berselancar Di Internet Dengan Tarif Yang Jauh Lebih Murah

Masih terkait dengan Siaran Pers No. 32/DJPT.1/KOMINFO/4/2008 tertanggal 7 April 2008 tentang Penurunan Tarif Sewa Jaringan Berkontribusi Terhadap Penurunan Tarif Akses Internet, Ditjen Postel melalui Siaran Pers ini masih bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang dampak penurunan tarif sewa jaringan. Pasca pemberlakuan Keputusan Dirjen Postel No. 115 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Sewa Layanan Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, maka diharapkan tarif internet akan semakin murah, karena logikanya dan juga koheren dengan realitanya seandainya tarif sewa jaringan murah, maka biaya akses internet akan murah. Sewa jaringan ini atau yang lebih dikenal dengan sirkit sewa ( leased line ) adalah penyediaan jaringan transmisi untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan dua titik terminasi secara permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas transmisi yang simetris.

Penurunan tarif internet ini tidak hanya akan dirasakan para pelanggan sewa jaringan (leased line) yaitu khususnya para penyelenggara jasa internet, tetapi juga otomatis berimbas dan dapat dinikmati pengguna akhir (masyarakat umum) setelah para penyelenggara jasa internet merevisi ulang kontrak dengan penyedia sewa jaringan internet. Sebagai contoh, dengan mengacu pada d okumen sewa jaringan milik PT. Telkom sebagai penyelenggara jaringan penyedia layanan sewa jaringan dominan dapat diketahui, bahwa dipastikan penurunan tarif berkisar antara 46-81 persen sesuai jarak untuk point to point (belum ke area end user -nya), seperti misalnya biaya instalasi sebesar Rp2.400.000,- baik sewa jaringan hingga 5 km maupun lebih dari 500 km. Sewa jaringan antara 5 hingga 20 km dikenai biaya langganan sebesar Rp 2.450.000,- /bulan atau turun 81% dari sewa eksisting yang mencapai Rp 13.106.000,- /bulan. Untuk sewa jaringan antara 25-100 km dikenai biaya langganan Rp6.900.000,- atau turun antara 47-83%. Sementara, untuk 150 dan 200 km dikenai Rp8.550.000,- atau turun 79% dari tarif sebelumnya, Rp 44.776.000,-

Sebagai gambaran, sebelum Keputusan Dirjen Postel No. 115 Tahun 2008 tersebut diterbitkan, tarif akses internet di Indonesia tersebut berdasarkan indikator yang pernah terungkap di dalam suatu seminar Mastel pada akhir bulan Pebruari 2008 adalah tersebut di bawah ini. Hanya saja, dalam implementasinya, pasca adanya keputusan tersebut tingkat penurunannya agak sedikit memerlukan waktu, karena pihak penyelenggara jasa internet membutuhkan waktu secepat mungkin untuk merevisi kontrak mereka dengan para penyedia sewa jaringan. Namun demikian, seandainya terlambat penurunannya, maka pengguna internet akan memiliki banyak pilihan untuk menggunakan tariff akses internet yang lebih murah disbanding lainnya. Data perbandingan hingga saat ini (mengingat revisi kontrak di antara penyelenggara sewa jaringan dan penyelenggara jasa internet masih berlangsung) adalah di sekitar kisaran angka sebagai berikut:

  1. Dial up PSTN Telkomnet Speedy, tarifnya Rp 57/menit.
  2. Dial up CDMA 2000 1x EVDO StarOne dan Fren, tarifnya Rp 47/menit.
  3. ADSL Telkomsspeedy, tarifnya Rp 350/Mbyte .
  4. Semi-Broadband GPRS 115 kpbs max, tarif awalnya sekitar Rp 10/kbyte.
  5. Broadband EDGE s/d HSDPA 7,2 Mbps tarif Pasca Bayar Rp 350/Mbyte dan IM2 Prabayar Rp 600/Mbyte.
  6. Akses via RT/RW-net, tarif Flat-Rate Rp 50.000-Rp 200.000/bulan.
  7. Akses via Power Line Communications (PLC), harga pokok Rp 80.000 / bulan/pelanggan dan harga jual= Rp 120.000/bulan/pelanggan Flat-Rate.
  8. Akses via HotSpot WiFi ada yg berbayar Rp 5.000-10.000/jam, dan gratis (Telkom, di 6.000 lokasi).
  9. Akses via HP, PDA dan Infra Red atau Bluetooth, tarifnya sesuai layanan Operator Mobile GSM, 3G dan CDMA .
  10. Akses Internet via Warnet dan Cybercafe dengan tarif Rp 3.000-10.000/jam .

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, tarif yang ditetapkan PT Telkom masih jauh lebih rendah dibandingkan Australia, Singapura, dan Thailand. Hanya saja jika dibandingkan dengan India (data perbandingan milik PT Telkom dibandingkan di India yang tertera pada Siaran Pers No. 32/DJPT.1/KOMINFO/4/2008 adalah baru untuk point to point, belum ke end-user), tarif internet Indonesia masih lebih mahal, karena:

  1. India menggunakan tingkat WACC (Weighted Average Cost of Capital) yang lebih rendah dan membangun jaringannya dengan menggunakan kabel fiber optik di darat [Inland Fiber Optic Cable) mengingat topografi dan geografinya didominasi oleh daratan dibanding lautan.
  2. Secara geografis, India tidak banyak menggunakan kabel laut SKKL (Inmarine Fiber Optic Cable) seperti Indonesia , sehingga biaya investasi lebih rendah.

Data pengguna internet di Indonesia (yang dikutip dari data APJII sampai dengan perkiraan akhir tahun 2007, dengan catatan dari Ditjen Postel hingga bulan Maret 2008 diperkirakan sudah mencapai sekitar 27 juta pemakai) menunjukkan sebagai berikut:

Tahun

Pelanggan

Pemakai

1998

134.000

512.000

1999

256.000

1.000.000

2000

400.000

1.900.000

2001

581.000

4.200.000

2002

667.002

4.500.000

2003

865.706

8.080.534

2004

1.087.428

11.226.143

2005

1.500.000

16.000.000

2006

1.700.000

20.000.000

2007

2.000.000

25.000.000

Cara Cerdas dan Efektif untuk Melawan Penyebaran Film Fitna

Para Pemirsa yang Budiman,

  • Siapakah yang ingin kita proteksi dari Menonton Film FTNA?
  • Apakah Pemisa di Indonesia ataukah Pemirsa di Luar Negeri?

Menurut saya, logikanya seharusnya Pemirsa di Luar Negeri yang ingin kita larang menonton Film Fitna, sebab Pemirsa di Indonesia sudah tahu bahwa Film Fitna itu dibuat untuk memfitnah atau menjelekkan ummat Islam, sehingga mereka paling banter menonton sekali saja, sesudah itu akan bosan.

Sedangkan para Pemirsa di Luar Negeri yang umumnya kurang faham tentang Islam, akan terpengaruh dari hasil menonton Film FITNA itu, sehingga mereka akan memiliki pandangan yang negatif terhadap ummat Islam.

Kalau pemikiran saya ini yang benar, maka segala upaya yang selama ini dilakukan adalah upaya yang TERBALIK, kita keliru dengan memblokir akses Pemirsa di Indonesia. Demikian juga kesepakatan dengan Google, adalah kesepakatan yang Terbalik. Seharusnya Pemirsa di Luar Negeri yang dilarang nonton Film Fina itu, atau seharusnya Film Fitna itu dihapus dari Youtube.com.

Jadi langkah yang lebih tepat adalah sbb:

  1. Mengirim sebanyak-banyaknya Flag di Situs URL Youtube yang mengandung isi Film Fitna, agar Content ini dihapus oleh Admiistrator Youtube.com.
  2. Membuat sebanyak-banyaknya Content dengan judul FITNA, tetapi isinya meng-counter isi Film Fitna Asli dari Geert Wilders, sehingga Content Fitna asli ini akan tenggelam di lautan Content Fitna yang meng-counter isi asli Film Finta itu.

Silahkan berikan pendapat Anda melalui Polling di URL:

KLIK DISINI

Trend Baru Manajemen: BLOG bagi para CEO Perusahaan

Blog adalah salah satu Aplikasi Web 2.0 untuk Social Networking melalui Jaringan Internet.

CEO adalah figur pilihan yang sangat menentukan maju-mundurnya suatu Perusahaan yang dipimpinnya. Oleh karena itu melalui Blog, para CEO dapat mengkomunikasikan Visi, Misi, Strategi dan Program-program Perusahaan yang dipimpinnya kesdeluruh jajaran Eksekutif dan Karyawan, para Mitra Bisnis, dan Pemerintah/Regulator secara lebih cepat, efisien dan murah.

Melalui Blog CEO ini pula akan dapat dimengerti pandangan2 dan harapan CEO kepada seluruh jajaran Karyawan Perusahaan, serta para Mitra Kerja Perusahaan. Melalui Blog CEO ini pula dapat terjadi komunikasi dua arah yang efektif dan efisien.

Hasilnya dapat dipastikan ada akan ada keharmonisan hubungan kerja Pimpinan dan para Karyawan Perusahaan itu, yang akan menghasilkan kemajuan perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang mempunyai Blog khusus tersebut.

Di banyak negara-negara maju, trend BLOG para CEO telah berkembang pesat. Kami ingin memberikan contoh BLOG CEO dari 2 perusahaan tersebut, yaitu:

1. Blog Mr. Jonathan Shwatrz, CEO & President SUN Microsystems, Inc., dengan Biografi sbb:

Jonathan Schwartz is chief executive officer and president of Sun Microsystems, and a member of Sun’s board of directors. He became Sun’s CEO in 2006, succeeding the Company’s co-founder and current chairman of the board, Scott McNealy.

Schwartz was promoted to president and chief operating officer in 2004, and managed all operational functions at Sun – from product development and marketing, to global sales and service. An inveterate communicator, Schwartz has led Sun’s drive to engage the marketplace, and redefine corporate transparency.

A leader behind many of Sun’s open source and standard setting initiatives, Jonathan’s been an outspoken advocate for the network as a utility with more than just value for the computing industry – but as a tool for driving economic, social and political progress.

Prior to his position as COO, Schwartz served as Sun’s executive vice president for software, its Chief Strategy Officer, and held a variety of leadership positions across product and corporate development. He joined Sun in 1996 after the Company acquired Lighthouse Design, where he was CEO and co-founder. Prior to that, Schwartz was with McKinsey Co.

Schwartz received degrees in economics and mathematics from Wesleyan University.

URL Blog Mr. Jonathan Schwatrz dapat dilihat di:

http://www.sun.com/aboutsun/executives/schwartz/bio.jsp

2. Blog Mr. Jim Estill, CEO Perusahaan Distribusi Komputer SYNNEX Ontario, Kanada, dengan Biografi sbb:

Jim Estill

Mengenai Saya

I started a computer distribution company – EMJ Data from the trunk of my car in 1979. With a great team we built the company up to $350,000,000 in sales and sold to SYNNEX in Sept 2004. Now I am CEO of SYNNEX Canada. We sell about a Billion $ in computer products in Canada. We sell all the brands you would recognize like HP, Apple, Intel, Lexmark, Acer, Sony, Microsoft etc through computer resellers and retailers from Future shop and Zellers to Bob’s computer store. We are also a leader in bar code and POS equipment. This blog represents my personal views and not those of SYNNEX or any other company.

Minat

Musik Favorit

Buku Favorit

Blog

Nama Blog Anggota Tim
Lihat  Blog  ini CEO Blog – Time Leadership
Lihat  Blog  ini Name holder for old blogspot

URL Blog Mr. Jim Estill adalah sbb:

http://www.blogger.com/profile/9195253
Kami harapkan artikel/tulisan ini dapat memberikan inspirasi bagi para CEO Indonesia untuk membuat Blog masing-masing demi kelancaran komunikasi Intern Perusahaan maupun dengan para Mitra Kerja mereka, sehingga menghasilkan Perusahaan yang seluruh jajaran eksekutif dan karyawannya bergerak sinkron dan harmonis. Hasilnya, Perusahaan akan makin maju pesat, seperti contoh kedua Perusahaan di Luar Negeri tersebut diatas.
Silahkan pak Rinaldi Firmansyah – CEO TELKOM, pak Johnny Swandi Sjam -CEO INDOSAT, pak Hasnul Suhaimi -CEO EXCEL, pak Indar Atmanto -CEO IM2 dan para CEO Indonesia lainnya untuk segera membuat BLOG CEO masing-masing. Siapa yang lebih dahulu akan menjadi Leader/Panutan bagi yang lainnya.

Untuk membuat sebuah BLOG hanya diperlukan waktu 5 menit, gratis di WordPress, Blogspot, Multiply dan lain-lain.
Di kalangan para Menteri dan Birokat, sudah ada contohnya, yaitu:

a. Blog Bapak MenHankam Joewono Soedarsono, di URL:

http://juwonosudarsono.com/wordpress/index.php

b. Blog Bapak Dr. Ir. Gatot Hari P Direktur SEAMOLEC SEAMEO di URL:

http://gatothp2000.wordpress.com/

c. Blog Bapak Eddy Satiya – Deputy Menko Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pembangunan Regional, dengan URL:

http://eddysatriya.blogsome.com/

Semoga membawa kemajuan bagi Perusahaan, Bangsa dan Negara Indonesia.