Menkominfo dan BRTI Digugat Rp 2 Triliun!

(Ardhi Suryadhi – detikinet)
Jakarta – Para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam IMOCA (Indonesia Mobile & Online Content Provider Association) berjuang mati-matian demi menolak PerMenKominfo No: 01 PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tentang SMS/MMS Premium yang dinilai merugikan penyelenggara jasa konten.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) pun ikut mereka seret ke pengadilan dengan gugatan sebesar Rp 2 triliun lebih.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2009), oleh kuasa hukum IMOCA, Andreas Tri Suwito Adi, SH, MIP, dengan nomor perkara 198PDT.G/2009/PN. JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda perdata Lindawati Serikit SH. MH.

“Klien kami merasa Permen 01/2009 itu sangat merugikan pelaku bisnis jasa konten, baik saat ini maupun di masa datang. Gugatan ini sudah diperhitungkan dengan matang. Gugatan klien kami itu berkaitan dengan kerugian materiil dan immateriil,” tambah Andreas.

Adapun pihak yang digugat adalah Mohammad Nuh dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 sebagai tergugat satu. Kemudian Heru Sutadi dalam kapasitasnya sebagai Anggota BRTI, beralamat di Gedung Menara Ravindo 11th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, sebagai tergugat dua, dan Basuki Jusuf Iskandar dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Postel Depokominfo dan Ketua BRTI, beralamat di Gedung Sapta Pesona Jalan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta 10110, sebagai turut tergugat.

Alasan Penolakan

Seperti diketahui, Permen 01/2009 tersebut mendefinisikan penyelenggara jasa konten sebagai pihak penyelenggara telekomunikasi sehingga akan dikenakan BHP(biaya hak pakai) jasa telekomunikasi. Besarnya BHP yang termasuk dalam PNBP (penerimaan Negara bukan pajak) tersebut adalah 1% dari pendapatan kotor (gross revenue) sebelum diberlakukan aturan baru jadi 0.5%.

Dengan perhitungan dari nilai pendapatan kotor tersebut, penyelenggara jasa konten mengaku akan kelimpungan. Bahkan saat ini saja sudah banyak yang gulung tikar.

Oleh karena itulah, para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam IMOCA mati- matian untuk memperjuangkannya. Tak lama setelah dikeluarkannya peraturan itu, IMOCA mencoba pendekatan ternyata BRTI dan Depkominfo. Namun kedua badan itu dianggap ngeyel dan bersikukuh tidak mau mengubah. Akhirnya IMOCA mengajukan somasi, judicial review, dan akhirnya menggugat.

Menurut Andreas, dikeluarkannya PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 tersebut
tanpa didasari oleh suatu pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Jasa Telekomunikasi.

“Penyusunan PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 jelas sangat terburu-buru dengan
tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berhubungan dengannya,” jelas Andreas.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam Permen itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 11, Pasal 1 ayat (11) PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/ 01/2009 telah memberikan suatu definisi baru mengenai klasifikasi usaha penyelenggaraan jasa pesan premium adalah penyelenggaraan jasa SMS atau MMS yang diselenggarakan melalui mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms.

“Pengklasifikasian usaha penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan adalah berbeda dengan kegiatan usaha Penyediaan Jasa Konten. Penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman pesan singkat ke banyak tujuan merupakan klasifikasi baru dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Ini aneh dan mengada-ada, ” tegas pengacara muda ini.

Menurut dia, Penyediaan Jasa Konten secara natural tidak dapat dikategorisasikan sebagai bisnis baru dalam penyelenggaraan jasa dan atau jaringan telekomunikasi. Alasannya, secara bisnis penyelenggara jasa konten sangat bergantung dengan penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi itu sendiri. “Jadi sangat tidak tepat kalau penyelenggara jasa konten dikenakan BHP,” tegas Andreas.

Masih dalam Permen tersebut, di pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggara jasa konten diwajibkan izin ke BRTI. Menurut Andreas hal itu juga tidak tepat.

“Bahwa ketentuan mengenai Perizinan di dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menerangkan bahwa perizinan dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi diberikan oleh Menteri yang wajib diajukan secara tertulis. Jadi bukan BRTI,” pungkasnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s