Tarif Jasa Telekomunikasi: “Operator Kecil akan Tersingkir bila Tarif Jasa TELKOMSEL diturunkan”

Menarik sekali pernyataan Bapak Menneg BUMN tersebut diatas di Koran
Bisnis Indonesia Jumat, 1 Feb 2008, perihal Perintah KPPU agar TELKOMSEL, INDOSAT dan XL menurunkan tarif jasa mereka.

Analisisnya, bila perintah KPPU untuk menurunkan tarif Jasa Telpon
Seluler TELKOMSEL dilaksanakan, maka Operator Kecil Seluler menjadi
makin tidak kompetitif terhadap layanan jasa TELKOMSEL, sebab para
pelanggan akan lebih memilih TELKOMSEL karena tariff-nya diturunkan,
serta jangkauannya jauh lebih luas dari pada Operator Seluler lainnya.

Apakah analisis diatas benar-benar bakal terjadi kalau Perintah KPPU
agar Telkomsel (dan Indosat dan XL) menurunkan tarif jasa seluler
mereka, dengan situasi dan kondisi saat ini di Indonesia?

Pernyataan Bapak Menneg BUMN ini juga tidak sejalan dengan pernyataan
Bapak MenKominfo saat memberikan Keynote Speech kemarin pagi di acara
pembukaan Seminar Sehari: “ICT Outlook 2008” di Hotel Nikko, Jakarta,
dimana beliau menyatakan bahwa bila semua harga2 kedelai, minyak tanah,
bensin, beras dll punya kecenderungan naik, maka Tariff Jasa
Telekomunikasi beliau pastikan akan makin turun! Pernyataan Bapak
MenKominfo ini mendapat aplause panjang dari hadirin.

Kami paham sekali bilamana Bapak Mennegf BUMN selaku Penanggunjawab
Perusahaan2 BUMN Indonesia menginginkan agar tariff jasa Telekomunikasi
diturunkan, sebab Dividen atau Setoran ke Pemerintah bakal turun
drastis. Apalagi Pemerintah sudah mematok setoran BUMN2 itu sebesar Rp
31 Trilyun
untuk tahun 2008.

Secara jangka pendek memang mempertahankan tarif jasa Telekomunikasi
tetap tinggi adalah menguntungkan bagi Pemerintah, namun merugikan
pemakai jasa.

Secara jangka panjang, mempertahankan tarif jasa telekomunikasi tetap
tinggi akan merugikan kepentingan bangsa ini dalam bentuk:

  1. Lambatnya traffic growth jasa-jasa telekomunikasi
  2. Kurang cepatnya pemanfaatan jasa2 Telematika (TIK) untuk percepatan pembangunan perekonomian bangsa, sebab tarif mahal akan menghambat adopsi penggunaan jasa2 itu.
  3. Masyarakat dirugikan, sebab tidak menikmati layanan jasa dengan tarif yang wajar. Dalam keputusan KPPU, kerugian masyarakat selama 3-4 tahun mencapai Rp 30 Trilyun, dan harus dibayarkan kembali.
  4. Dampak negatif sosial-ekonomi lainnya akibat tarif bertahan pada nilai yang tetap tinggi.

Silahkan kawan2 sekalian memberikan saran atau pendapat masing-masing,
demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s