Internet Governance dan Demokrasi

Pengantar Diskusi:

Kami sitir beberapa Pendapat Bapak Dr. Ir. Budi Rahardjo di Padepokan Budi Rahardjo sebagai berikut:

  • Baru saja saya mendapat email yang berisi pertanyaan mau diapakan Lembaga Internet Indonesia (LII) yang sekarang masih ada tetapi tidak berfungsi. Sejak dari dibentuknya memang LII belum sempat berfungsi karena banyak masalah politis dan personal. Saya sendiri terlibat di sana karena dahulu mengelola domain .ID. (Secara administratif di dunia, nama saya yang masih terdaftar. ( Ya beginilah menanggung amanah.)
  • Akan dibutuhkan waktu yang lama dan berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai sejarah terbentuknya LII ini. Saya akan lontarkan opini saya. Dalam pandangan saya, LII ini merupakan lembaga yang melakukan kordinasi pengelolaan sumber daya internet Indonesia; nama domain, IP, dan seterusnya. LII itu seperti mini ICANNInternet Corporation for Assigned Names and Numbers. Dia merupakan lembaga yang dibentuk oleh komunitas.
  • Sekarang LII akan diapakan? Usulannya dibubarkan. Saya pribadi ingin undur diri dari LII tersebut. (Terlalu banyak kenangan buruk bagi saya.) Akan tetapi sangat sayang jika lembaga ini dibubarkan.
  • Alasan untuk menutup LII adalah karena pengelolaan sumberdaya internet ada di bawah Depkominfo. Menurut saya ini salah besar. Depkominfo memiliki peran yang sangat besar terhadap pengelolaan internet Indonesia dan sumber daya yang terkait. Itu tidak dapat dipungkiri dan bisa disepakati. Namun untuk menyerahkan semuanya kepada instansi Pemerintah merupakan sebuah kesalahan besar.
  • Saat ini orang yang berada di Depkominfo adalah kawan-kawan yang baik-baik. Itulah sebabnya orang tidak berkeberatan menyerahkan semuanya ke Depkominfo. (Good job guys! I salute you all. Begitulah seharusnya jadi abdi rakyat.) Tetapi bagaimana jika dikemudian hari ternyata pengganti mereka adalah orang yang kurang bertanggung jawab? Sistem harus dibuat untuk tidak terlalu bergantung (sensitive) kepada orangnya.
  • Menurut saya membubarkan LII dan menyerahkan internet governance sepenuhnya kepada pemerintah sama dengan membubarkan DPR / MPR dan menyerahkan semua pengelolaan negara kepada Pemerintah. Ya, bisa jadi Pemerintahan saat ini orangnya baik-baik, tetapi itu bukan alasan untuk membubarkan DPR/MPR. Harus ada check and balance.
  • LII menurut saya seharusnya berperan sebagai garda terakhir yang mempertahankan kepentingan “penduduk cyber Indonesia”. LII, atau apalah yang fungsinya seperti LII jika LII dibubarkan, harus tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat cyber Indonesia.
  • Saya ambil sebuah contoh. Apa yang terjadi jika Pemerintah memiliki ide untuk memaksa semua ISP untuk melewati satu firewall, seperti the great firewall di China, dengan alasan keamanan, membatasi pornografi, dan seterusnya yang pada prinsipnya adalah sensor? Siapa yang akan memperjuangkan bahwa ini tidak boleh terjadi. Demokrasi di Internet Indonesia harus tetap terjaga. Apakah nantinya ini harus dilakukan dalam level individual? Saya rasa akan lemah sekali.
  • Sampai saat ini saya masih bisa bangga dan mengatakan bahwa Internet Indonesia memiliki demokrasi yang on par dengan negara besar lain di dunia. Sejak dari jaman awalnya – meskipun di pemerintahaan waktu itu ada Orba sekalipun – internet Indonesia tetap bebas dari sensor. Saya berharap ini akan tetap berlangsung. Namun nampaknya sekarang sudah tidak banyak yang peduli. Entah kemana orang-orang lama internet indonesia? Sudah apatis? Mungkin ini adalah dampak dari beberapa “masalah” yang mengakibatkan menjauhnya orang-orang yang dahulu perhatian terhadap internet Indonesia. Ah …
  • Sekedar opini pribadi.

Dalam diskusi saya dengan pak Rudi Rusdiah, saya katakan sementara tidak ada masalah dengan Internet Governance, sehingga saya katakan saat itu untuk tidak memasukkan Topik Bahasan tentang hal itu. Namun dengan informasi terakhir dari Pak Budi Rahadjo ini, maka dengan izin kawan2 semua, saya tambahkan Topik Bahasan tersebut diatas.

Pesan Pak Budi Raharjo sewaktu saya mohon izin mengutip pandangan Beliau adalah sbb:

  • Pak Mitro, silahkan topik tersebut dibawa ke Mastel. Internet governance merupakan topik yang cukup berat karena di dalamnya akan melibatkan banyak kepentingan. Hal ini disebabkan adanya “kekuasaan” yang harus dibagi. Nah itu dia. Pasti banyak yang ingin “berkuasa)
  • Namun tetap harus dipikirkan bagaimana mengaturnya. Self regulating kalau bisa. Jangan semuanya diserahkan kepada Pemerintah. Itu titipan saya pak.

Seingat kami LII pernah dipresentasikan di Mastel oleh Bapak Sukarno Abdulrahman, beliau adalah salah satu Pendirinya.

Silahkan Kawan2 sekalian untuk memberikan tanggapan dan saran2 melalui forum “Diskusi Telematika 2008 di Cyberspace” ini

—————————-0——————————

PENGUMUMAN PEMBUBARAN LEMBAGA INTERNET INDONESIA

Rekan-rekan anggota MASTEL yth.,

Seizin Sekjen MASTEL untuk menggunakan jalur millis MASTEL, dibawah ini saya sampaikan pengumuman tentang Pembubaran Lembaga Internet Indonesia, sebagai berikut:

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan, bahwa pada rapat Pengurus LII (Lembaga Internet Indonesia) yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2008, di Jakarta, dan yang dihadiri oleh 7 dari ke-11 anggota pengurus diputuskan secara bulat untuk MEMBUBARKAN LEMBAGA INTERNET INDONESIA, organisasi kemasyarakatan professional nirlaba yang didirikan pada tahun 2004 (akta notaris tgl. 28 April 2004). Keputusan diambil, dengan juga memperhatikan masukan-masukan yang diterima dari anggota Pengurus LII yang berhalangan hadir.

Keputusan ini diambil. karena dalam perjalanan LII, sejak berdirinya selama l.k. 4 tahun, tampak tidak cukup mendapatkan respons positif yang diharapkan semula,mungkin karena kondisi dan situasi yang dialami pemangku kepentingan (stakeholders) Internet di Indonesia pada kurun waktu itu belum optimal..

Pada rapat tersebut diatas, yang juga dihadiri oleh kedua anggota Pengurus LII yang mewakili Pemerintah, c.q. Depkominfo, disimpulkan, bahwa Pengelolaan Internet (Internet Governance) khusussnya yang menyangkut sumber daya Internet yang bersifat terbatas, belum tersusun dan terealisasikan secara baik dan lengkap di Indonesia. Pembubaran LII ini perlu dilihat sebagai langkah, agar tentang governance sumberdaya Internet dapat segera dikaji secara saksama, sehingga dapat diadakan langkah-langkah demi memperoleh bentuk, struktur, kedudukan dan lain-lain yang tepat sesuai keperluan Indonesia. Dalam pada itu rapat juga menyimpulkan dan mengimbau semua fihak, agar senantiasa perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa pemangku kepentingan non-pemerintah (non-government stakeholders) hendaknya berperan penting dalam solusi yang dikembangkan (governance yang demokratis).

Segera setelah penyelesaian administratif Pembubaran LII, maka akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah dan fihak-fihak lain terkait. Pengurus LII mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua fihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan selama ini kepada LII.

Jakarta, 1 Pebruari 2008

a.n. Pengurus,

Sukarno Abdulrachman.

Ketua Lembaga Internet Indonesia

4 responses to “Internet Governance dan Demokrasi

  1. Terlampir e-mail dari: “Harry Sufehmi” , di linux-aktivis@linux.or.id

    Di Indonesia ini masih ada para aktivis Internet yang bekerja tanpa pamrih. LII akan baik jalannya jika dipegang oleh mereka.

    Sebetulnya yang oportunis itu tidak terlalu banyak jumlahnya. Tapi, mereka mau main kasar. Ini susahnya.
    Para aktivis disikut berkali-kali karena mereka ingin mengambil keuntungan. Sementara para aktivis ini bekerja betul-betul ikhlas.

    Sekarang sudah ada aktivis Internet kita yang sampai hijrah ke luar negeri. Di sana beliau lebih dihargai daripada di negerinya sendiri.

    Solusinya, saya kira LII sebaiknya di kontrol oleh sebuah dewan. Nah, dewan ini isinya adalah para pelopor internet indonesia ini.
    Selanjutnya mereka yang mengontrol & menjaga agar LII selalu berfungsi sebagaimana mestinya.

    Depkominfo pada saat ini juga bagus kinerjanya, saya setuju sekali dengan pak Budi. Tapi karena kita tidak tahu masa depan, maka kita perlu antisipasi dengan solusi yang lebih aman lagi juga.

    Mungkin demikian.

    Salam, HS

  2. kalau menurut saya solusi sekarang sudah bagus, dikelola oleh pemerintah. cuman dari yang udah-udah, pelayanan pemerintahnya kurang update. Dulu pernah daftar registrasi domain di depkominfo aja makan waktu 1 minggu. capee de …

    bagusnya si dikelola oleh badan independen tapi profesional. Kalo pemerintah ikutan ngurus beginian, ntar malah ada campur tangan politik segala, dan akibatnya pelayanan jadi lambat.

    btw, bukannya sekarang sudah dikelola Pandi Pak? kenapa ga dikasi ke Pandi aja?

  3. Pak Mitro Yth,

    Yang pasti jika kebebasan demokrasi di internet dibatasi, akan memunculkan polemik-polemik baru seperti yang dikatakan seorang hacker asal Jerman di CNet.com yang biasa dipanggil ‘Mixter’
    mengatakan Hacktivismo juga sedang mempersiapkan teknologi baru. Kalau
    diadopsi secara massal, teknologi ini memungkinkan siapa pun untuk membuat
    jaringan anonim di mana pemakai internet dapat mengakses dan berbagi
    informasi tanpa bisa dilacak jejaknya.

    Langkah Hacktivismo sendiri merupakan puncak dari kerja sama para hacker
    terkenal sedunia yang sudah berlangsung sekitar dua tahun. Pengumumannya
    dilakukan pada konferensi para hacker dua tahunan, H2K2, yang dihadiri
    sekitar dua ribu aktivis komputer dan ahli pengamanan, termasuk juga para
    hacker elite dari Amerika Serikat.

    Perangkat lunak buatan Mixter tersebut biasa diistilahkan sebagai ‘protokol’
    dan bisa membuat pemakai komputer membangun jaringan privat virtual (VPN)
    yang tidak tersentralisasi. VPN biasanya dipakai pemerintah atau perusahaan
    untuk menciptakan jaringan yang aman dan tidak bisa diakses sembarangan.

    “Penting sekali untuk tetap anonim, baik yang tinggal di negara totaliter
    maupun negara Barat sekalipun,” ungkap Mixter dalam CNet.com.

    Cara kerja perangkat lunak Hacktivismo adalah membobol rintangan atau
    firewall negara yang biasanya membuat orang hanya bisa mengakses sebagian
    saja dari jaringan komputer global. Langkah ini dikatakan bisa membuat
    misalnya situs berita internet atau situs hak asasi manusia tampil berbeda
    sehingga lepas dari penyensoran.

    Kelompok tersebut berharap pengembang perangkat lunak lain mau menyertakan
    protokol ‘Six/Four’ ini dalam program masing-masing sehingga penyebaran
    teknologinya bertambah cepat. Soalnya, usaha ini baru sukses kalau jutaan
    pemakai komputer mulai memakai program dalam kegiatan berinternet
    sehari-hari.

    Nama Six/Four sendiri diambil dari tanggal 4 Juni 1989 yaitu saat otoritas
    Cina menghancurkan gerakan aktivis demokrasi yang berlangsung di lapangan
    Tiananmen.

    Hacktivismo sebenarnya hanyalah satu dari sekian proyek perangkat lunak,
    termasuk Peekabooty dan Privaterra, yang baru-baru ini diluncurkan para
    aktivis komputer. Umumnya tujuan mereka adalah memungkinkan para pekerja hak
    asasi manusia untuk berkomunikasi secara aman atau mengakses situs Web yang
    biasanya disensor.

    Yang pasti langkah Hacktivismo akan semakin memanaskan perdebatan antara
    para penganjur kebebasan berbicara melawan pihak penyensor di negara-negara
    yang membatasi akses publik berinternet. Pihak keamanan di dunia Barat
    kemungkinan juga akan khawatir kalau-kalau teknologi ini disalahgunakan para
    penjahat pornografi anak atau pihak teroris.

  4. Komentar di bawah ini juga saya posting di tempatnya Pak Budi Rahardjo:

    Komunitas Internet Indonesia harus terus belajar bagaimana mengatur diri sendiri dan tetap guyub, akur, tidak cakar-cakaran serta punya spirit ingin maju bersama. Sudah ada beberapa pengalaman di depan mata, setiap kali tidak guyub, tidak akur, Pemerintah mengambil alih urusannya. Kalau terus2an begitu, makin menjadi pembenaran bagi Pemerintah untuk mengambil 100% urusan Internet Indonesia.

    Salam,
    Wahyoe Prawoto

    Admin:
    Pak Wahyu Yth,
    Terimakasih atas sarannya yang positif.
    Mari kita bangun dan kembangkan Internet Indonesia dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung.
    Wassalam,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s