UU ITE

‘RUU ITE Harus Jadi Agenda Prioritas DPR’

(01 Januari 2006)
Ketua FTII Teddy Sukardi mengatakan RUU ITE perlu dijadikan sebagai agenda prioritas karena dengan belum adanya cyber law di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, tapi banyak peluang yang hilang. Dampak dari tertundanya penetapan RUU ITE menjadi UU, menurut dia, sangat terasa dalam perdagangan secara online (e-commerce) secara global karena banyak transaksi yang seharusnya bisa diraih oleh pelaku usaha di Indonesia dialihkan ke negara lain. “Itulah sebabnya kami sangat serius mendorong cyber law itu. Kami sudah mengirim surat permintaan pertemuan dengan Komisi I DPR sekaligus akan meminta agar RUU ITE dijadikan prioritas,” ujarnya kemarin. Teddy mengatakan Indonesia perlu segera memiliki cyber law karena selain nilai kerugian dan peluang yang hilang dari e-commerce global akan semakin besar, citra Indonesia di luar negeri juga berpotensi semakin merosot. Lama dibahas Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyatakan mendukung upaya semua pihak untuk segera menerbitkan cyberlaw karena sudah cukup lama RUU ITE di bahas di berbagai level baik di kalangan masyarakat maupun interdep yang dimotori oleh Kementrian Kominfo. Bahkan, masalah RUU ITE menjadi salah satu rekomendasi utama yang disampaikan Mastel pada pemerintah dalam rangka pengembangan sektor telematika pada 2005. Alasan Mastel merekomendasikan RUU ITE sebagai agenda prioritas adalah masyarakat telematika sudah lama menunggu pengesahan RUU tersebut menjadi UU karena jika tidak cepat diterbitkan akan menimbulkan komplikasi yang lebih besar. “Itulah sebabnya kami sangat berharap pada 2005 baik pemerintah maupun DPR dapat secara serius menangani pembahasan RUU ITE yang telah diserahkan ke DPR pada September 2004 lalu dan menjadikannya sebagai prioritas,” kata Ketua Umum Mastel Giri Suseno Hadihardjono beberapa waktu lalu. Rekomendasi Mastel itu, tutur dia, juga didasarkan pada proses pembahasan RUU ITE yang sampai saat ini belum dimulai proses legislasinya bahkan tidak termasuk naskah RUU yang akan dibahas oleh DPR periode 2004-2009. Padahal, lanjut dia, Mastel sangat optimistis jika RUU ITE disahkan maka akan memberikan dukungan terhadap perkembangan bisnis di Indonesia sekaligus menaikkan kepercayaan intenasional terhadap integritas Indonesia. “Selama ini Indonesia sudah cukup terpuruk di mata dunia dalam transaksi perdagangan melalui media elektronik karena membiarkan banyaknya tindak kejahatan melalui Internet tanpa adanya ancaman hukuman bagi pelakunya,” tandas Giri. Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil dalam beberapa kesempatan mengatakan peraturan perundangan memang perlu segera disiapkan karena dengan adanya jaminan kepastian hukum akan lebih mudah untuk mengundang investor ke Indonesia. Dia mencontohkan akibat masih lemahnya perundangan di bidang TI, saat ini transaksi elektronik dari Indonesia tidak diterima di luar negeri padahal potensi efisiensinya luar biasa. (Bisnis Indonesia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s