BWA

Ada keluhan dari Pak Barata dari INDOWLI tentang di-freeze-nya ijin baru ISR dan penggunaan frequensi untuk BWA selama 2 tahun lebih. Ini merupakan “Lost Opportunity” bagi para pengusaha anggota INDOWLI.

Pak Heru dari BRTI sudah menjelaskan pada Diskusi Akhir Tahun 2007 pada tanggal 27 Des 07 yang lalu.

Silahkan dibahas ganjalan2 yang ada, dan dicarikan solusinya.

Kepmenhub Pembebasan 2,4GHz Diteken
(01 Januari 2006)

Kepmenhub ini berlaku mundur sejak 1 Januari 2005. Santoso Serad, Kepala Bagian Hukum Ditjen Postel Dephub, mengatakan Menhub menandatangani Kepmen No. 2/2005 tentang Pembebasan Frekuensi 2,4GHz pada akhir pekan lalu yang berlaku mundur pada 1 Januari 2005.”Dengan dibebaskannya frekuensi 2,4 GHz dari lisensi, berarti Kepmenhub No. 40/2002 mengenai tarif biaya hak penggunaan [BHP] frekuensi tersebut menjadi tidak berlaku lagi,” ujarnya kemarin.

Saat ini, lanjut dia, Ditjen Postel tengah berkonsentrasi menyusun keppres mengenai pelimpahan wewenang kepada pemda provinsi bersama Ditjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, terkait dengan masalah penggunaan frekuensi radio.

Kedua instansi tersebut, menurut Santoso, akan menyusun batasan kewenangan oleh pemda provinsi dan kabupaten. “Pemkab dan pemkot hanya akan mengatur masalah-masalah low enforcement mengenai pelaksanaan Kepmen No. 2/2005,” tandasnya.

Menteri Perhubungan Hatta Rajasa menilai sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang frekuensi 2,4 GHz dapat menggagalkan langkah departemennya dalam membebaskan lisensi frekuensi itu.

“Untuk itulah Dephub akan berkoordinasi dengan Depdagri untuk meneliti dan mengkaji sejumlah raperda yang berindikasi melanggar UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi sebagai peraturan di atasnya, serta mengambil langkah yang diperlukan sebelum raperda tersebut ditetapkan sebagai perda,” ujarnya belum lama ini.

Santoso melanjutkan pemakaian frekuensi 2,4 Ghz akan diserahkan kepada komunitas atau masing-masing pengguna sehingga tidak melalui proses pendaftaran.

“Pemerintah baru turun tangan bila ada permasalahan mengenai penggunaan frekuensi itu di lapangan. Pemerintah hanya akan menetapkan batasan spesifikasi alat yang diizinkan, sementara pengawasan akan dilakukan Dishub di daerah.”

Frekuensi 2,4 GHz merupakan standar wireless local area network 802.11 yang memiliki kecepatan transmisi data hingga 2 Mbps dan tergolong dalam industrial scientific and medical serta unlicensed national information infrastructure band.

Potensi konflik

Heru Nugroho, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mengatakan pembebasan frekuensi 2,4 GHz oleh pemerintah berpotensi menimbulkan konflik antarpengguna terutama terjadinya interferensi sehingga Kepmen yang dikeluarkan seharusnya mengatur kode etik penggunaan frekuensi itu.

“Perusahaan yang kuat secara finiansil diperkirakan akan juga menggunakan frekuensi 2,4 GHz baik untuk data maupun suara. Bila itu terjadi, bisa terjadi antarpengguna akan saling bertabrakan. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mengaturnya,” katanya.

Di tempat terpisah Barata Wisnuwardhana, Sekjen Indonesia Wireless LAN dan Internet, mengemukakan potensi konflik itu bisa dikurangi dengan penerapan registrasi dan sertifikasi alat melalui prosedur sistem operasi yang jelas. (Bisnis Indonesia)

One response to “BWA

  1. Berikut ini adalah tanggapan pak Djiwatampu terkait dengan Pita Frekwensi 2.4 GHz, sbb:

    —-Original Message—-
    From: arnold@tt-tel.com
    Date: 10/01/2008 2:56
    To: ,
    Cc: “IndoWLI”
    Subj: Re: [Telematika] Pintu Garasi pak Onno terbuka lebar: "No
    Windows, No Gates, It is Open. No Bill, It is FREE!

    Kita juga harus menghargai kawan-kawan pejuang lainnya dalam pembebasan 2.4 GHz untuk WiFi ini.

    Saya mengikuti pembahasan ini dari dua sisi baik dari komunitas IndoWLI maupun Ditjen Postel. Dari milis IndoWLI yang sarat dengan serangan2 yang tajam terhadap pemerintah dan dari Ditjen Postel yang harus berusaha keras menjaga keadilan sebelum dapat dikeluarkan pembebasan suatu pita.

    Dari kawan2 IndoWLI, perlu ditonjolkan juga pak Barata (Sekjen
    IndoWLI) dkk yang bertindak sebagai penengah yang sabar dan bisa mengerti desakan2 radikal dari kaum muda komunitas IndoWLI di satu pihak dan kesulitan2 Ditjen Postel di pihak lain.

    Seperti diketahui pita 2.4 GHz sudah terlanjur menjadi pita yang ditempati jaringan2 yang memperoleh izin resmi, dan mereka yang telah ada di dalamnya tak bisa digusur begitu saja, dan harus dialihkan dengan baik2.
    Dan akhirnya mereka dimasukkan pita 5.8 GHz. Sementara itu para penggemar WiFi tak sabar karena pita ini di berbagai negara (khususnya negara maju) sudah bebas dan mereka menuntut agar segera dibebaskan.
    [di negara maju pembebasan dilakukan 10 th sebelum dioperasikan yaitu pada saat dalam penelitian dan pengembangan, sementara di Indonesia dilaksanakan hanya dalam 2-3 tahun sejak WiFi dipopulerkan]

    Tuntutan dengan ancaman dan kekerasan dan kecongkakan hati termasuk meremehkan peran pemerintah tak akan memberikan penyelesaian, hanya akan menimbulkan resistensi dengan segala alasannya, dan syukurlah bahwa dalam perundingan2 ada tokoh2 yang dapat menjadi perantara seperti pak Barata (Sekjen IndoWLI) cs yang lebih toleran, sehingga dapat diketemukan rumus2 seperti pembatasan daya 36 dBw dsb. Tokoh2 semacam dia memang tidak akan atau jarang masuk koran, karena memang tidak fokal.

    Dan dari pemerintah dhi Ditjen Postel harus juga dimasukkan dalam perhitungan untuk kesuksesan pembebasan pita 2.4 GHz. Oleh karena dalam peraturan perundang-undangan nasional sebenarnya tak ada istilah bebas izin, semua harus dengan izin. Tetapi mereka dapat menemukan jalan keluar untuk mengitari peraturan tanpa melanggarnya, yaitu bahwa ada lisensi kelas (class license) yang secara intrinsik mengandung izin dalam penggunaan standar. Dan oleh karena itu pembebasan izin penggunaan pita 2.4 GHz ini sebenarnya disertai dengan dipenuhinya standar untuk perangkat2 tersebut.

    Saya ingin meluruskan semua ini, oleh karena kita harus bertindak adil, bukan? Memang pembelaan terhadap mereka yang tak diperlakukan dengan adil, sudah menjadi naluri kedua saya sejak aktivis mahasiswa, pemimpin serikat sekerja PTT (pernah dicoret dari daftar ke luar negeri karena sebagai bawahan yang masih kencur berani mengeritik resmi dirjen postel saat itu di koran, karena membela Ketua Umum SS PTT yang dihina di depan umum oleh dirjen postel yang merangkap jenderal).
    APhD

    S Roestam wrote:

    >Kawan2 Yth,
    >
    >Judul diatas adalah Tulisan di depan pintu garasi Dr. Ir. Onno W. Purbo, yang rumahnya serba sederhana, berlantai dua, sama seperti rumah2 lainnya disekitarnya. Informasi ini saya dapat dari Koran “Sinar Harapan” edisi hari ini Rabu, 9 Januari 2008.
    >
    >Pak Onno adalah lambang kesederhanaan Generasi Muda Indonesia, dimana dengan sikap kesederhanaannya ini beliau ingin membantu masyarakat kelas menengah kebawah untuk dapat menikmati kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
    >
    >Karena kepeloporan perjuangan beliau yang gigih, maka Pemerintah akhirnya membebaskan lisensi penggunaan pita 2.4 GHz untuk kepentingan masyarakat banyak. Belaiu juga telah mempelopori penggunaan barang-barang bekas untuk membuat antena “Wajanbolic”
    >
    >Selain dari itu, bersama kawan-kawan lainnya, belaiu mempelopori pengembangan “RT/RW-net” dan “VoIP Rakyat” yang murah atau gratis.
    >
    >Terkait dengan judul tulisan diatas, saya juga sependapat dengan beliau, bahwa bagi masyarakat umum Indonesia, Open Source software hendaknya menjadi pilihan mereka, sebab daya beli mereka hanyalah Pas-pasan. Tidak masuk diakal kalau mereka dipaksakan untuk memakai Software-software Proprietary, sebab akhirnya karena daya beli mereka sangat terbatas, mereka terpaksa harus melanggar HAKI dengan membajak.
    >
    >Saya bukan anti SW Proprietary, karena menurut saya, sah-sah saja kalau Perusahaan Besar di Indonesia memakai software Proprietary, sebab mereka memang mampu. Namun jangan sampai mereka yang mampu itu membajak SW Proprietary.
    >
    >Jadi menurut saya, Pemerintah hendaknya mengarahkan penggunaan Software Open Source, melalui intensifikasi penggunaannya dan promosinya kepada masyarakat luas. Ini yang kelihatannya kurang mendapat prioritas.
    >
    >Silahkan ditanggapi dan diberikan saran-saran yang positif.
    >Selamat beristirahat dan berlibur pada liburan panjang ini.
    >
    >Wassalam,
    >S Roestam
    >Post your comment in: https://mastel.wordpress.com
    >Sent via OpenSUSE v.10.3 and 3.5G modem from Pasar Festival

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s