Perusahaan-perusahaan besar dunia berbasiskan teknologi seperti Eastman Kodak akan menghilang satu-persatu akibat perubahan dan kemajuan teknologi baru yang mengganti teknologi lama. Nasib yang sama akan dialami oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi global maupun lokal, satu-persatu akan menghilang dari sorotan sebagai perusahaan yang besar dan berpengaruh, karena saat ini sedang terjadi perubahan dari teknologi analog dan switsing TDM (Time Division Multiplexing) ke teknologi digital dan switsing paket (Packet Switch, Internet Protocol).

Bila kita melihat Daftar Kapitalisasi Perusahaan-perusahaan di Pasar Saham Global sekitar 20-tahun yang lalu, maka yang terlihat di urutan teratas adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi global seperti AT&T, British Telecom, KPN Nederland, Deutsche Telecom, France Telecom, NTT, dan beberapa lagi. Namun saat ini nama-nama mereka sudah menghilang dari urutan 100-terbesar dunia, digantikan oleh nama-nama perusahaan Non-Telekomunikasi seperti Google, Microsoft, Apple, Yahoo, Samsung, Facebook, dan sebagainya. Mengapa bisa terjadi demikian?

Ini karena perusahaan-perusahaan telekomunikasi, baik global maupun lokal sudah mencapai puncak kejayaannya, dan sedang menuruni tangga kemundurannya, dalam sikulus kehidupannya menuju ke Era Baru, Next Generation Network (NGN), dimana terjadi perubahan struktur industri dan struktur pasar bisnis telematika. Penghasilan terbesar tidak lagi dimiliki oleh penyelenggara jaringan seperti pada masa lalu, tetapi penghasilan besar itu dinikmati oleh para penyelenggara layanan-layanan nilai tambah yang memanfaatkan jaringan, seperti Google, Yahoo, BlackBerry messaging, transaksi jual-beli online oleh Amazon.com dan sejenisnya, layanan outsourcing manajemen operasional perusahaan, layanan transmisi satu arah maupun interaktif suara, text, data dan multimedia berbasiskan Protokol Internet (seperti VoIP, IM, YM, Streaming Video, IPTV, dsb).
Beban tugas penyelenggara jaringan telekomunikasi itu menjadi semakin berat, karena dituntut untuk menyediakan kapasitas jaringan yg semakin besar, mutu layanan yg semakin baik, namun hanya dengan imbalan penghasilan yg makin menurun per volume data yg ditransmisikannya. Ini membuat para penyelenggara jaringan telekomunikasi tingkat menengah seperti XL Axiata dan Indosat, serta para penyelenggara jaringan kecil untuk menyerahkan pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan kepada pihak ketiga yg bukan operator, yaitu para vendor perangkat seperti Huawei, Nokia Siemens Network dan Ericsson. Para operator itu lebih memilih untuk memfokuskan pada pemasaran layanan jasa-jasa mereka, kerjasama penyediaan konten dan aplikasi-aplikasi baru dan menarik, seperti game online, download musik, game, software, ringtone, kerjasama dengan media advertising untuk iklan di ponsel, dan lain-lain, dengan pola bagi hasil dengan pihak-pihak ketiga mitra mereka. Para operator itu juga sudah bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan platform komunikasi atau messaging seperti BlackBerry dan VoIP (Skype-Telkomsel), dan nantinya dengan Yahoo, Googlephone, dan lainnya yang akan muncul dikemudian hari.

Platform lainnya adalah penyediaan server Cloud Computing untuk berbagai layanan jasa aplikasi bisnis korporasi maupun individu, outsourcing proses-proses bisnis dan pengatahuan melalui kerjasama antara pihak ketiga dan operator.

Kita saat ini baru menjalani transisi menunju ke Era All IP NGN, namun sudah melihat arah perubahan penyelenggaraan layan Telematika menuju ke 4 lapisan penyelenggaraan NGN, yaitu:
1. Penyelenggara Fasilitas Jaringan (NFP)
2. Penyelenggara Layanan Jaringan (NSP)
3. Penyelanggara Layanan Aplikasi (ASP)
4. Penyelenggara Layanan Aplikasi Konten (CASP).

Dapat dilihat bahwa para operator sekarang lebih memilih untuk fokus kepada 2-lapisan penyelenggaraan layanan teratas, yaitu ASP dan CASP, sebab lebih murah biaya CAPEX-nya namun lebih besar pendapatannya atau tinggi Rate of Return-nya.

Inilah yang disebut sebagai mencairnya para penyelenggara telekomunikasi, khususnya penelenggaraan fasilitas dan layanan jaringan, yang tren-nya menuju ke outsourcing investasi dan SDM ke pihak ketiga yang bukan operator, melainkan para vendor perangkat dan mungkin juga para pengusaha UKM yang bertugas mengelola outsourcing tenaga-tenaga kerja yang diperlukan. Para karyawan itu bukan karyawan perusahaan Telekomunikasi, melainkan karyawan vendor dan UKM….?? Mereka bukan lagi perusahaan telekomunikasi dengan penghasilan yg besar dan kapitalisasi saham yang termasuk urutan 100-terbesar dunia lagi.

Apakah ini sebuah pilihan yang terbaik bagi operator kelas menengah kebawah? Bagaimana dengan operator terbesar, apakah akan mengikuti pola yang sama, ataukah pilihannya berbeda?

Disisi regulasi, terlihat bahwa UU No. 39/1999 yang mengatur pemberian lisensi penyelenggaraan berdasarkan atas 3-jenis penyelenggaraan, yaitu penyelenggara jaringan, penyelengaara jasa dan penyelenggara telekomunikasi khusus yang basisnya adalah struktur industri vertikal, satu jaringan memberika satu jenis jasa karena masih berbasiskan teknologi analag dan switsing TDM, belum berbasiskan teknologi digital dan switsing paket dan IP. Oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan UU No. 36/1999 untuk menyesuaikannya dengan kondisi saat ini yang sedang menuju ke konvergensi jaringan dan layanan yang berbasiskan switsing paket dan protokol Internet (IP). Tahap awalnya dapat dimulai dari regulasi jenis-jenis lisensi yang akan diberikan kepada para penyelenggara yang sudah berubah fungsi dan fokus layanannya.

Pada 2-lapisan penyelenggraan yang terbawah, yaitu NFP dan NSP yang membutuhkan penyediaan dan investasi infrastruktur jaringan yang mahal, maka pemainnya relatif sedikit, sehingga regulasinya perlu lebih ketat. Sedangkan pada 2-lapisan penyelenggraan yang teratas, yaitu ASP dan CASP, pemainnya dapat sangat banyak, oleh karena itu regulasinya makin ringan atau “light-touch”, dan tingkat kompetisinya sangat ketat, karena tidak perlu investasi infrastruktur, melainkan cukup memanfaatkan infrastruktur pada 2-lapisan penyelenggaraan terbawah.

Kesempatan untuk mendapatkan penghasilan besar ada di 2-lapisan penyelenggaraan teratas, karena bersifat layanan yang tidak hanya lokal, tetapi pada skala global, menjual berbagai produk2 dan jasa2 antar lokasi2 domestik maupun internasional. Namun karena tingkat kompetisinya sangat ketat, belum tentu bagi penyelenggara yang memfokuskan pada layanan di lapisan teratas ini dapat meraih pendapatan yang besar yang mereka harapkan. Perlu strategi kemitraan dengan pihak2 ketiga yang tepat, dan unggul dalam kompetisi. Mereka bukan lagi merupakan perusahaan2 telekomunikasi besar seperti dahulu, melainkan sebagai perusahaan yg menjalankan operasinya “over-the-top” diatas jaringan penyelenggara NFP dan NSP. Bisnis mereka tidak lebih adalah sebagai pemasar layanan jasa-jasa…? Jadi tepatlah ramalan akan terjadinya “The Great Telecom Meltdown” pada judul artikel ini.

Silahkan ditanggapi.

Dengan meningkatnya trafik data, maka para penyelenggara jaringan telekomunikasi juga harus bekerjka keras menyiapkan infrastruktur yang memadai, kalua tidak mau ditinggalkan oleh para pelanggan.

Ada tendensi bahwa operator jaringan seluler kecil malah bisa memberikan layanan transmisi data yang lebih baik, karena mereka masih sedikit pelanggannya, sehingga belum terjadi kongesti saluran transmisi data. Silahkan mencoba layana Bakrie AHA, Smartfren, dan Tri… Namun perlu diakui bahwa jangkauan layanan mereka masih terbatas di kota-kota besar saja.

Masyarakat akan semakin banyak yang menggunakan layanan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Linked-In, dan layanan-layanan Yahoo Messaging (YM) dan Instant Messaging (IM), BBM, serta chatting online yang makin digemari masyarakat karena biayanya yang hampir gratis. Demikian juga layanan VoIP atau Skype yang gratis bila antar PC, Laptop, Netbook atau iPad atau Galaxy Tab.

Demikain juga layanan Game Online, video streaming dari Youtube dan lainnya, IPTV yang mulai muncul di Indonesia yang dirintis oleh PT TELKOM (Groovia), browsing dan download data maupun video, semua itu merupakan trafik data, bukan trafik suara.

Dengan demikian, diperkirakan trafik suara akan makin menurun pertumbuhannya per tahun, digantikan trafik data yang meningkat tajam. Selain harus menyediakan saluran data yang makin besar kapasitasnya yang memerlukan biaya Investasi yang makin besar (CAPEX), para operator jaringan itu juga harus makin menurunkan tarif layanan data mereka agar dapat berkompetisi dengan baik dan tidak ditinggalkan oleh para pelanggannya.

Ini sebuah situasi yang serba salah, mau tetap kompetitif, maka mereka harus memberikan layanan yang memuaskan dengan biaya yang makin besar, dan sebaliknya penghasilan yang diterimanya makin menurun per satuan data yang ditransmisikannya.

Lalu siapa-siapa sajakah yang menikmati pertumbuhan trafik data di Indonesia tahun 2012 ini? Mereka adalah para pelanggan yang diuntungkan dengan makin besarnya kapasitas transmisi data, dengan tarif yang makin turun. Ini memang secara nasional adalah suatu kemajuan bagi bangsa dan negara, masyarakat Telematika Indonesia menjadi makin produktif, kreatif, cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas (karena mudahnya mencari informasi dari Google, Yahoo dan Search Engine lainnya).

Kelompok lainnya yang diuntungkan adalah para pengusaha yang jeli melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi bisnis baru, mereka yang kreatif dan inovatif, memberikan layanan-layanan baru yang cepat, efektif dan efisien dengan tersedianya saluran komunikasi data yang cepat dan berbiaya relatif murah. Misalnya bisnis Outsourcing Sistem TIK untuk proses-proses bisnis perusahaan atau manajemen pengetahuan (Knowledge Management), kerja jarak jauh atau Teleworking, penyediaan Cloud Computing untuk berbagai aplikasi bisnis yang menggunakan sistem-sistem TIK, dan lain-lain lagi.

Juga yang akan diuntungkan adalah para penyedia Platform Bisnis atau Komunikasi, seperti BlackBerry, Unified Communications, VoIP atau Skype yang menyediakan layanan multimedia (suara, text, data dan video) berbiaya murah atau terjangkau.

Yang lainnya yang akan diuntungkan adalah para penyedia jasa konten, seperti Game Online, eCommerce, eProcurement, eHealth, eEducation, Web Commerce, Forum Jual Beli melalui Web, dan sebagainya.

Para penyelenggara jaringan telekomunikasi yang masih menjalankan bisnisnya secara konvensional akan berperan hanya sebagai penyedia “pipa bodoh” atau “dumb pipe“, kecuali bila mereka mampu memanfaatkan situasi bisnis TIK yang baru ini, Salah satunya adalah melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan para penyedia layanan-layanan “over-the-top” (OTT) tersebut diatas. Bila perlu dan bila mampu, mereka dapat juga melakukan merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan OTT itu demi untuk dapat ikut menikmati kue pertumbuhan bisnis TIK di Indonesia. Yang harus mereka jaga adalah langkah-langkah M&A itu tidah melanggar aturan monopoli bisnis atau atau penguasaan pasar yang melampau kewajaran…atau agar dapat memenangkan argumentasi melawan KPPU.

Silahkan ditanggapi.

Dari hasil penelitian TeleGeorapgy, diperoleh angka penurunan volume trafik SLI sebesar 9% (dari pertumbuhan 13% tahun 2010 ke hanya 4% tahun 2011). Sebaliknya pertumbuhan volume trafik Skype meningkat menjadi sebesar 9% pada akhir tahun 2011.

Tren penurunan volume trafik layanan jasa telekomunikasi tradisional akan terus berlanjut, dan akan menimbulkan kerugian, atau bahkan kebangkrutan operator jasa jaringan telekomunikasi, bila tidak melakukan antisipasi dan penanggulangannya secara dini.

 Masalah ini memang sudah banyak difahami oleh para eksekutif operator perusahaan-perusahaan telekomunikasi Indonesia, namun mereka kurang dapat banyak berbuat untuk menanggulanginya, sebab regulasi untuk mengendalikan kemajuan layanan-layanan OTT tersebut diatas, termasuk layanan BlackBerry belum dibuat, sebab aturan dalam bidang ini termasuk dalam “light-touch regulation”, atau self regulation oleh komunitas telekomunikasi. Namun Pemerintah/Regulator hendaknya dapat menyusun regulasi yang bisa memberikan keseimbangan antara pelaku bisnis yang berbasis Domestik (Nasional) versus yang berbasis Luar Negeri (Asing) agar keuntungan/devisa yang dihasilkan menjadi berimbang. Jadi secara nasional, devisa tidak semuanya lari ke Luar Negeri.

 Inisiatif untuk menuju ke regulasi layanan OTT yang dapat menjamin porsi keuntungan antar pelaku bisnis asal domestik vs asal luar negeri hendaknya segera dimulai tahun 2012 ini, agar dapat menjamin kemajuan layanan TIK yang juga memberikan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.

 Silahkan ditanggapi.

Referensi: http://idtug.blogspot.com , http://wirelesstekno.blogspot.com , http://mastel.wordpress.com

Secara umum UUCP adalah protokol komunikasi antarkomputer berbasis Unix, digunakan juga untuk berkirim dan menerima surat elektronik.

Saat itu, administrative contact ID-TLD pertama adalah Rahmat M. Samik-Ibrahim, salah seorang staf pengajar di Pusilkom UI. Menurut penuturannya dalam salah satu situsnya, banyak keluhan muncul dari komunitas Internet dunia. Penyebabnya, mereka tidak bisa me-reply e-mail dari Indonesia yang melalui simpul indogtw.uucp.

Muncullah desakan agar ID-TLD didaftarkan secara resmi. Karena berbagai alasan teknis dan untuk menghindari konsekuensi teknis dari pendaftaran ID-TLD, UI sejak 1998 hingga 1993 mendekati sejumlah pihak, termasuk Ditjen Postel, Indosat, Perumtel (kini Telkom) dan Lintasarta.     Pendekatan UI ini bertepuk sebelah tangan, perhatian terhadap Internet saat itu boleh dibilang tidak ada. Selanjutnya UI sebagai institusi akademis juga keberatan menindaklanjuti pendaftaran ID-TLD itu.

Desakan untuk mendaftarkan ID-TLD kembali menguat sejak Mei 1992. Hal ini dipicu meningkatnya pemakaian ID-TLD dan Domain Tingkat Dua (DTD) tidak resminya menyusul terbentuknya jaringan komputer antarinstansi yang pertama di Indonesia oleh kelompok kerja informal dari BPPT, LAPAN, STT Telkom dan UI.

Atas desakan itu, UI lalu mendaftarkan ID-TLD lewat UUNET di Amerika Serikat (AS). UUNET adalah salah satu penyelenggara jasa Internet (PJI) tertua dan terbesar di dunia.

Penamaan domain di Indonesia mulai tertata, muncullah konvensi DTD dua huruf seperti go.id, co.id, dan net.id.

Lalu pada akhir 1994, Ipteknet yang mengelola ID-TLD dan DTD go.id sedianya juga ditugasi untuk mengelola DTD yang lain. Harapannya saat itu, dari pengalaman Ipteknet mengelola go.id akan menelurkan petunjuk pelaksanaan untuk DTD yang lain.
Namun hal ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya. Pada 1995, masuklah Indonet dan RADnet sebagai pengelola DTD seiring perkembangan bisnis PJI saat itu.

Pembentukan APJII  Bergabungnya para PJI untuk ikut mengelola domain tingkat dua ini -khususnya .net.id-mencapai puncaknya dengan pencetusan deklarasi bersama pada Maret 1996 yang dihadiri 31 orang dari kalangan PJI dan UI.

Deklarasi itu mencakup empat hal, salah satunya adalah penunjukkan Pembina Ipteknet Joseph FP Luhukay sebagai administrative contact untuk DTD .net.id.
Para peserta juga menyepakati pendirian sebuah “ID*NIC” yang antara lain berfungsi menangani registri alamat IP dan nama domain, terutama .net.id. Pusilkom UI mendapat tugas membuat proposal penyelenggaraan lembaga itu serta tata cara pengelolaan domain yang lain, termasuk .co.id dan .or.id.

Pada 15 Mei 1996, dibentuklah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai hasil dari deklarasi itu juga. Sekjen APJII pertama (1996-1999) dijabat Teddy A. Purwadi. Dia jugalah yang kembali terpilih sebagai Sekjen APJII terbaru (2005-2008).

Tak lama kemudian APJII mendaftarkan ID-NIC sebagai nama merek yang sekaligus menutup peluang pihak lain menggunakan kata-kata atau susunan huruf yang sama tanpa izin.

Dua bulan setelah deklarasi, tepatnya 27 Juli 1997 tim APJII dan UI sepakat mengelola bersama-sama pendaftaran nama domain. Rupanya kolaborasi antara akademisi dan para pengusaha ini tak berjalan lama.

Usulan pengelolaan domain tidak pernah rampung hingga deadline Agustus 1997. Puncaknya, tim UI menyatakan mundur mulai 1 Oktober 1997. ID-TLD berada dalam status quo.

Kegagalan APJII/UI itulah yang kemudian mendorong Samik-Ibrahim sebagai ID-TLD berinisiatif mengembalikan hak pengelolaan kepada IANA.

Pengelolaan nama domain tak menentu hingga pada 30 September 1997, Budi Rahardjo dari ITB secara sukarela menyatakan bersedia menangani ID-TLD. Samik-Ibrahim langsung menyetujui langkah Budi.     Namun, Samik masih menjadi ID-TLD selama 30 September 1997 hingga IANA meresmikan Budi sebagai ID-TLD pada 18 Agustus 1998 setelah mendapat referensi, salah satunya dari Jos Luhukay.        Samik lalu meminta Budi untuk menyiapkan berbagai hal terkait pengelolaan domain. Salah satunya adalah kembali membuat pedoman pengelolaan ID-TLD dan DTD sebelum 6 Februari 2003.  Pedoman pendaftaran domain itu sebisa mungkin mengikuti kerangka kerja global yang disebut RFC-1591.

Budi kemudian menetapkan sistem billing tahunan untuk pendaftaran domain meminjam alamat APJII. Budi menegaskan tetap mempertahankan IDNIC sebagai lembaga nirlaba kendati ada desakan komersialisasi. IDNIC tetap sebagai lembaga independen yang lepas dari intervensi pihak luar.

Hubungan Budi sebagai ID-TLD dan APJII retak setelah asosiasi itu melarang Budi penggunaan nama IDNIC (yang telah menjadi merek) pada Maret 2005. Pelarangan ini menyusul penerapan sistem registrar-registry yang disosialisasikan Budi.     Perseteruan ID-TLD dan APJII tersebut diselesaikan pemerintah dengan mendirikan lembaga baru yang mengurusi masalah domain .id (registry), yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) pada 2005.     Namun, alangkah mengejutkannya, ternyata sejak 2005, Pandi belum diakui oleh lembaga Internet dunia, sebagai pengelola domain .id

Seperti diketahui, Pandi ternyata belum bisa menjadi registry penuh domain .id sejak 2005 hingga sekarang karena nama registry di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dan IANA (Internet Assigned Numbers Authority) yang mengatur nama domain dan alamat Internet  Protocol atau IP di dunia masih tercantum Budi Rahardjo, selaku pengelola ccTLD (country code Top Level DOmain).     Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pun mendorong semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan domain Indonesia berakhiran .id untuk duduk bersama membahas pengelolaannya agar segera diakui oleh lembaga Internet dunia itu.     Persoalan Internet adalah persoalan global, yang tidak hanya diatur oleh satu negara saja, tapi ada komunitas global di atasnya sedangkan asas yang diberlakukan oleh komunitas internasional dalam pengelolaan domain Internet adalah kepercayaan karena nonprofit.

Jadi, pemindahan pengelolaan domain .id dari Budi Rahardjo ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) tidak cukup hanya dengan campur tangan pihak pemerintah saja, karena harus tetap ada keikhlasan diantara keduanya.

Pandi sebagai representasi pemerintah sebenarnya bisa menguasai pengelolaan nama domian apabila memohonkan terlebih dahulu hak delegasi atas domain .id kepada ICANN dan IANA, itu pun harus atas restu Budi Rahardjo.

Yang harus dipahami pemerintah adalah domain .id bukanlah sumber daya atau asset milik negara melainkan milik masyarakat global yang diatur oleh lembaga Internet dunia di bawah ICANN dan IANA di bawah wewenang pemerintah dan komunitas Internet AS..

Apabila kisruh pengelolaan domain .id ini tak kunjung berakhir, maka dikhawatirkan ICANN/IANA akan menganggap tidak ada pihak di Indonesia yang kompeten dan dapat dipercaya untuk mengelola ccTLD-ID sehingga domain .id mereka ambil alih pengelolaannya dan atau diserahkan pada pihak lain di luar Indonesia atau bahkan swasta asing.

Bila hal itu terjadi, maka masa depan Top Level Domain .id seperti diujung tanduk (Sumber: Arif Pitoyo – Bisnis Indonesia)

Jakarta, 1 Desember 2011 – Sedikitnya 222 keping software bajakan disita oleh jajaran Polres Jakarta Selatan dari 2 toko di Mal Ambassador, Jakarta. Dua orang pelaku diamankan.

Barang bajakan itu disita dari toko milik AMS sebanyak 122 keping software dan 100 keping software dari toko milik I.

“Tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis 1 Desember 2011. Jadi, pihak Polres Jakarta Selatan menggeledah toko mereka karena mereka mengedarkan, menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum suatu barang atau ciptaan hasil pelanggaran hak cipta (bajakan),” papar Kasubag Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Aswin, dalam jumpa pers di Polres Jakarta Selatan, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2011).

Menurut dia, software yang disita merupakan software yang biasa dipakai untuk program-program komputer.

Para pelaku dikenai pasal 72 ayat 2 UU 19 tahun 2002 tentang hak cipta dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta. “Polres Jakarta Selatan sangat serius menghadapi kasus-kasus seperti ini,” ujarnya.

Apa pelakunya perorangan? “Pelanggaran pidana ini belum diketahui, masih dalam penyidikan,” jawab Aswin.

Makanya agar masyarakat Indonesia bisa hidup aman dan tenteram, pakailah software-software aplikasi perkantoran yang berbasiskan Open Source yang legal dengan biaya yang minimal, dan mutu software terjamin bagus sebab telah didukung oleh komunitas Open Source yang kuat di Indonesia.

Pelanggan bisnis harus dapat mengetahui dengan pasti bahwa transmisi data yang sedang mereka lakukan tidak menjadi gagal karena perubahan kecepatan  transmisi ini oleh para operator telekomunikasi.

Perubahan kecepatan transmisi data ini mungkin dapat diterima pada kondisi penggunaannya yang tidak terlalu kritis, asalkan kebijakan ini di-informasikan secara jelas kepada pelanggan, dan secara transparan.

Upaya penyelidikan ini diusulkan oleh organisasi INTUG (International Telecommunication Users Group).

Melalui solusi VoIP tersebut, maka para pelanggan Verizon di Australia, Singapura, India, dan Hong Kong dapat memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti jejaring sosial, video chats, mobile-device support, instant messaging dan presence.

Dengan menggunakan opsi IP-to-IP routing berbasiskan Cloud Computing, Verizon juga menawarkan layanan voice dan video conferencing berdefinisi tinggi antar perusahaan, dengan memanfaatkan fitur dari aplikasi layanan VIPER, sebab face-to-face video conferencing sedang menjadi tren bisnis saat ini, mengalahkan voice conferencing.

Langkah TELKOMSEL yang menggandeng Skype untuk layanan VoIP melalui perangkat ponsel cerdas adalah sebuah langkah tepat dalam persaingan bisnis telekomunikasi yang makin ketat.

Berita lengkapnya ada di bawah ini:

Verizon has expanded its Voice-over-IP (VoIP) service within the Asia-Pacific region, enabling multinational companies in key commercial hubs across the region to take advantage of the latest unified communications and collaboration applications.

The VoIP solution offers customers in Australia, Hong Kong, India and Singapore access to applications including social networking, video chats, mobile-device support, instant messaging and presence.

Verizon said it is also adding inter-company high-definition voice and video capabilities for select VoIP customers that use the service’s popular VIPER feature. This is a cloud-based IP-to-IP routing option that eliminates additional per minute domestic and international charges on calls between VIPER-enabled locations customers.

“Video is quickly rivaling voice in driving enterprise collaboration, and our latest offering enables Verizon VoIP customers to employ face-to-face collaboration more cost effectively,” said Mike Palmer, vice president of enterprise strategy and chief marketing officer. “We’re building on a proven track record of developing and delivering enterprise-class IP-based solutions and creating a high-IQ network effect for our VoIP customers in Asia-Pacific and across the globe.”

Direktur Umum Telkom Rinaldy Firmansyah dalam kuliah umumnya tentang leadership di Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB memaparkan hal tersebut.

Menurutnya, saat ini masyarakat mengalami empat perubahan besar. Yakni perubahan lifestyle, perubahan teknologi, perubahan regulasi dan perubahan lingkungan bisnis.

“Ini kenapa Telkom juga berubah. Kita harus berubah memenuhi tuntutan perubahan tersebut,” katanya, Kamis (7/7/2011).

Lebih lanjut Rinaldi mencontohkan salah satu perubahan yang dilakukannya adalah telepon kabel (fixed line) yang mulai tergerus pelanggannya.

“Telepon kabel sudah tidak laku. Kita harus melihat apa yang laku. Internet dan seluler yang laku sekarang. Ya sudah, kita perkuat itu,” terangnya.

Namun perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Cepatnya perubahan juga menjadi tantangan tersendiri.

“Perubahan teknologi misalnya. Dulu 3G muncul, tiba-tiba mau muncul 4G. Dan sekarang ada lagi LTE. Padahal dulu waktu belanja modalnya sampai triliunan rupiah, tapi sudah berubah teknologinya. Kita mau tak mau harus mengikutinya. Makanya diperlukan perencanaan bisnis yang matang untuk menghadapinya,” Rinaldi menandaskan.

( afz / ash )(sumber: detik inet)