Category Archives: Proyek USO

Proyek USO

DESA BERDERING DIHARAPKAN TERWUJUD PADA 2009

(26 November 2007)
Jakarta, 26/11/2007 (Kominfo Newsroom) – Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi (Postel) Departemen Komunikasi dan Infomatika Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, program “Desa Berdering” yang merupakan bagian dari program Universal Service Obligation (USO) diharapkan sudah terwujud di seluruh Indonesia pada tahun 2009.

“ Program tersebut (Desa Berdering) berupa layanan voice dan data ready yang meliputi 38.471 desa di seluruh Indonesia,” kata Basuki pada acara Rakornas Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) di Jakarta, Senin (26/11).

Menurutnya, program tersebut merupakan bagian dari program kerja Ditjen Postel pada tahun 2007-2011 dan diharapkan dari program tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan.

Selain itu, diharapkan pula tercipta suatu iklim kompetisi yang sehat yang berdampak terhadap meningkatnya pelayanan dan mendorong turunnya tarif telekomunikasi serta mendorong tingkat kandungan lokal dalam negeri dalam rangka penyelenggraan telekomunikasi.

Ditambahkannya, selain program Desa Berdering terdapat pula program Desa punya Internet (Desa Pinter). Desa Pinter diharapkan terwujud sebelum tahun 2015 dengan cara mengimplementasikan pelayanan akses informasi di seluruh kecamatan.

Kemudian, pada tahun 2025 diharapkan terwujud masyarakat informasi melalui penyelenggaraan pemusatan pelatihan, pemanfaatan akses informasi, dan penyelenggaraan TV broadcast yang berbasis pada kebutuhan masyrakat dan pelayanan informasi lainnya.(T.Ia/toeb/c)

PT Aplikanusa Lintasarta Mengundurkan Diri Dari Proses Tender USO

Melalui surat resminya No. 111/LA/000/2007 tertanggal 9 November 2007, Direktur Utama PT Aplikanusa Lintasarta telah mengirimkan surat kepada Panitia Tender USO yang intinya menyebutkan, bahwa perusahaan tersebut telah menyatakan pengunduran dirinya sebagai peserta tender penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan USO untuk blok wilayah 1 s/d. 11. Sebagai informasi, PT Aplikanusa Lintasarta mengundurkan diri, karena secara umum merasa cukup berat dengan berbagai persyaratan yang ada. Dengan mundurnya PT Aplikanusa Lintasarta ini berarti sampai dengan tanggal 13 November 2007 ini masih terdapat 22 perusahaan yang tetap berminat mengikuti tender USO setelah sebelumnya sempat tercatat pada tanggal 5 Oktober terdapat 24 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi tender USO meski kemudian ada 2 perusahaan yang mundur pada selang waktu kemudian, yaitu PT Indosat (pada tanggal 31 Oktober 2007) dan kemudian PT Aplikanusa Lintasarta (pada tanggal 9 November 2007).

Sesungguhnya Panitia Tender USO telah melakukan berbagai revisi dan penyesuaian terhadap dokumen tender USO yang sempat banyak ditanyakan oleh para peserta tender USO pada saat berlangsungnya Aanweijzing tahap pertama pada tanggal 1 November 2007, karena seperti lazimnya suatu acara Aanweijzing maka rapat pertemuan tersebut merupakan forum resmi yang secara legal memungkinkan para peserta tender apapun saja (termasuk tender USO ini) untuk mengajukan berbagai pertanyaan, permintaan klarifikasi, koreksi maupun permintaan keringanan terhadap suatu ketentuan tender. Seluruh pertanyaan dan permintaan klarifikasi tersebut (tercatat sekitar 1200 pertanyaan secara kumulatif) kemudian direspon oleh Panitia Tender USO pada tanggal 7 November 2007. Dalam responsinya, Panitia Tender USO telah melakukan adendum (perubahan) terhadap sejumlah ketentuan yang ada. Beberapa hal penting dalam adendum tersebut di antaranya adalah, bahwa Panitia Tender USO telah mengurangi jumlah dasar parameter penilaian denda dari semula 37 menjadi 17, dan juga mengenai lamanya waktu deployment (pembangunan fisik) dari semula 8 bulan menjadi 12 bulan. Atas dasar adanya sejumlah penyesuaian tersebut, jumlah peserta tender USO sampai dengan malam hari tanggal 7 November 2007 masih bertahan sampai jumlah 23 peserta.

Bahwasanya nanti terdapat lagi perusahaan-perusahaan yang mengundurkan diri dari proses tender USO, Panitia Tender USO tidak menutup kemungkinan tersebut, karena merupakan fenomena yang lazim menjelang saat batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran. Hanya saja, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, Panitia Tender USO pada tanggal 13 November 2007 ini mengumumkan adanya perubahan jadwal tender USO, dengan data lengkap sebagai berikut:

MAJU KENA MUNDUR KENA

Berita Bisnis Indonesia: Ditjen Postel sesalkan putusan sela tentang USO

JAKARTA 8 Jan 08: Ditjen Postel menyesalkan keputusan sela Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Tingkat I
mengenai pelaksanaan program USO
(universal service obligation), karena akan menghambat pembangunan
telekomunikasi di perdesaan.

Direktur Jenderal Pos & Telekomunikasi (Dirjen Postel) Depkominfo
Basuki Yusuf Iskandar menandaskan selain menghambat kepentingan umum,
putusan sela itu akan menjadi preseden buruk bagi tender-tender di
lingkungannya.

“Saya khawatir pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan tender
lainnya di sektor telekomunikasi akan melakukan hal yang sama dan
berujung pada tertundanya pembangunan jaringan,” ujarnya kepada
wartawan di sela-sela peringatan HUT Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI) ke-4, kemarin.

Padahal, kata dia, pemerintah berharap program pembangunan telepon
perdesaan tersebut dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan
penetrasi pengguna jaringan tetap hingga menjadi 10% tahun ini dan 15%
pada 2009.

PT Asia Cellular Satellite (ACeS) mengajukan tuntutan ke pengadilan
atas dibatalkannya tender USO tanpa alasan yang jelas.

CEO ACeS Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan pemerintah sendiri telah
mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan
tindakan hukum.

“Kami menilai langkah terbaik adalah diselesaikan lewat pengadilan,
bukan lewat demonstrasi yang justru merugikan kepentingan umum,”
tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Atas keberatan dari ACeS tersebut, maka telah keluar keputusan sela
dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 167/G/2007/PTUN.JKT
tertanggal 4 Januari 2008.

Dalam putusannya, PTUN memerintahkan kepada para tergugat, yaitu Ketua
Panitia Lelang USO dan PPK
(Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menunda
surat-surat keputusan tentang pembatalan tender USO sekaligus tidak
melakukan tindakan apa pun sehubungan dengan pelelangan tersebut,
termasuk re-tender sampai terbit keputusan tetap.

Operator jartap

Menurut informasi yang diperoleh Bisnis, panitia lelang USO telah
melakukan simulasi pembangunan jaringan telepon perdesaan berikut
anggaran minimal yang dibutuhkan, di mana setelah melalui berbagai
efisiensi ternyata dana yang diperlukan adalah sekitar Rp3,7 triliun.

ACeS mematok harga investasi untuk USO adalah sekitar Rp1,71 triliun,
sedangkan PT Telkom mengajukan penawaran sebesar Rp5,06 triliun.

Ketua Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) Srijanto
Tjokrosudarmo mengungkapkan pihaknya mendukung langkah pembatalan
tender USO tersebut dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan
masalah USO pada UU Telekomunikasi No. 36/1999.

“Dalam Pasal 16 UU No. 36/1999 disebutkan bahwa operator di luar
jaringan tetap
harus memberikan kontribusi USO kepada pemerintah,
sementara tugas pembangunannya diserahkan kepada penyelenggara
jaringan tetap
,” ujarnya, kemarin. (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

PENGANTAR TANGGAPAN:

Kawan2 Yth,

Menarik sekali Keluhan Bapak Dirjen Postel, bahwa dampak Keputusan
Sela Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Jan 2008 yg melarang Ditjen
Postel untuk melanjutkan Proses Tender Ulang Proyek USO, sampai ada
Keputusan tetap Pengadilan, akan menyebabkan Proyek itu tertunda lama.

Di pihak lain, Pak Adi Adiwoso menyatakan bahwa PT ACeS meminta
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah atas saran Pemerintah
sendiri, dari pada harus pakai demo2 yang menggangu ketertiban publik.

Pak Srijanto dari APWI menyatakan mendukung Pembatalan Tender USO
karena menyalahi UU 36/99 yang sudah jelas pengaturan penyelenggaraan
USO oleh Penyelenggara Jartap, sedangkan bagi Operator lain yang bukan
Penyelenggara Jartap dibebani Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal
(KKPU).

Sedangkan Pak Taufik Hasan menyatakan melalui “Diskusi Telematika 2008
di Cyberspace” pada URL:

- http://mastel.wordpress.com/category/proyek-uso/ dan Klik Text
“Comment”

bahwa yang mengatur Penyelenggaraan USO adalah UU36/99 dan PP (apa
masih Draft, sebab belum pakai Nomor), dan bukan KepMen (Nomor
34/2004). Jadi prinsipnya sependapat dengan pak Srijanto.

Menarik pula untuk disimak, alasan Panitia Tender USO untuk
membatalkan Tender karena Penawaran dari PT ACeS sebesar Rp 1,7 Trilyun
adalah terlalu murah, sedangkan Tawaran PT TELKOM sebesar Rp 5,p6
Trilyun dianggap teralu mahal. Berdasarkan simulasi Panitia, angka
yang wajar adalah Rp 3,7 Trilyun. Apa aturan Tender memang demikian?

Jadi judul Diskusi ini : Proyek USO: “Maju Kena Mundur Kena” adalah
sangat tepat.
Sangat disayangkan bahwa Layanan USO bagi masyarakat daerah
rural/pedesaan yang sudah tertunda puluhan tahun, masih harus mengalami
penundaan lagi.

Adakah pikiran Brilyan diantara kawan2 sekalian untuk memberikan
solusi agar Layana USO segera dapat dinimati Masyarakat Rural/Pedesaan
yang sangat membutuhkannya bagi percepatan pembangunan wilayahnya, dan
untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

Jadi ada 3 Pilihan:

1. Tender tidak dibatalkan, dan Panitia akan menunjuk Pemenangnya (PT
ACeS?), sehingga proyek dan layanan USO segera ter-realisasikan

2. Tender dibatalkan, dan Panitia membuat Tender Ulang, dengan
konsekwensi melanggar Putusan Sela PTUN, serta mendapat tentangan dari
PT ACeS, pak Srijanto (+Pak Taufik?)

3. Tender dibatalkan, dan Layanan USO dilaksanakan sesuai UU 36/99,
dengan konsekwensi melanggar Putusan Sela PTUN, serta ditentang PT
ACeS.

Silahkan disampaikan Pendapat dan Saran Anda agar Layaan USO segera
dapat di-realisasikan.

Wassalam,

—————————————————————-